Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memboyong seorang tersangka berinisial S beserta barang bukti penggelapan pajak untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (kegiatan Tahap II), di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Senin, 20/12).
Sebelum diboyong ke Kantor Kejari Jakarta Selatan untuk kegiatan Tahap II, pada pukul 08.00 WIB, dengan didampingi oleh istri dan anaknya, tersangka S menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes usap antigen Covid-19 di Poliklinik DJP. Usai memperoleh keterangan sehat dan negatif Covid-19, tim penyidik DJP beserta tim dari Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergegas membawa tersangka S menuju Kantor Kejari Jakarta Selatan.
Tim penyidik DJP kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka S beserta barang bukti penggelapan pajak kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dengan disaksikan oleh tim dari Korwas PPNS Bareskrim Polri dan tim dari Kejari Jakarta Selatan. Usai kegiatan Tahap II, tersangka S ditahan di Rutan Salemba.
Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka S adalah turut serta menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Ia diduga turut serta menggelapkan pajak bersama tersangka H yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh tersangka S sejak Januari sampai dengan Desember 2016. Sebagai konsekuensi atas perbuatannya, tersangka S dapat dijatuhi hukuman penjara selama minimal enam bulan hingga maksimal enam tahun. Ia juga akan diwajibkan membayar pidana denda sebanyak dua hingga enam kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan/atau jumlah pajak dalam faktur pajak.
Dalam kasus ini, tersangka S dijerat Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat 1 huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kegiatan Tahap II atas tersangka S berjalan dengan lancar berkat kerja sama yang baik antara DJP, Kejaksaan Agung, Korwas PPNS Bareskrim Polri, dan Kejari Jakarta Selatan. DJP akan terus konsisten dalam menindak tegas para pelaku penggelapan pajak agar memberikan efek jera kepada pelaku dan efek gentar kepada Wajib Pajak lainnya.
- 173 kali dilihat