Dari Paroki Santo Clemens Mandonga, DJP Perkuat Pendekatan Humanis di Momentum Pelaporan SPT

Di tengah periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari mengintensifkan edukasi kepatuhan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya dilakukan lewat kolaborasi dengan tokoh agama dalam kegiatan Pekan Panutan di Gereja Katolik Paroki Santo Clemens Mandonga, Kota Kendari (Kamis, 10/4).

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pembuatan video imbauan pelaporan SPT Tahunan yang akan disebarluaskan melalui media digital, guna menjangkau wajib pajak secara lebih luas dan efektif.

Tokoh agama Katolik, RD Stephanus Chandra, dalam imbauannya menegaskan bahwa kepatuhan pajak sejalan dengan nilai moral yang diajarkan dalam kehidupan beriman. “Ketaatan dan tanggung jawab tidak hanya dijalankan dalam kehidupan iman, tetapi juga sebagai warga negara, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur dan tepat waktu,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa proses pelaporan SPT kini semakin mudah melalui sistem Coretax DJP yang modern dan terintegrasi. Selain itu, pemerintah memberikan relaksasi batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026. “Mari manfaatkan kemudahan ini dengan baik. Jangan menunda, karena kepatuhan kita adalah kontribusi nyata bagi kepentingan bersama,” tambahnya.

Kepala KPP Pratama Kendari menyampaikan bahwa pelibatan tokoh agama merupakan bagian dari strategi untuk membangun kesadaran pajak yang lebih luas dan berkelanjutan. Menurutnya, tokoh agama memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyentuh nilai dan kesadaran kolektif masyarakat.

Pendekatan ini sekaligus mencerminkan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memperkuat kepercayaan publik, tidak hanya melalui transformasi digital layanan perpajakan, tetapi juga melalui komunikasi yang inklusif dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Melalui kegiatan ini, DJP menegaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam membiayai pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.