Pedagang Emas Wajib PKP, Cermati Aspek Pajaknya

Oleh: Komang Jnana Shindu Putra, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Diam itu emas”. Kerap kali kita mendengar istilah tersebut ketika dihadapkan pada situasi di mana sebaiknya kita membungkam suara dibandingkan vokal terhadap apa yang dipikirkan atau dirasakan. Pada tanggal 28 April 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan (PMK 48/2023). Menurut beleid tersebut, pedagang emas perhiasan dan pabrikan emas perhiasan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai pelaku usaha, sebaiknya kita tidak mengikuti pepatah “diam itu emas” itu tadi dalam menanggapi hal ini. Alih-alih, kita perlu berusaha untuk lebih membuka diri dalam memahaminya.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Dalam PMK 48/2023 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023 ini, diatur juga terkait PPN besaran tertentu yang dikenakan kepada pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan.

Tarif yang Berlaku

Pabrikan emas perhiasan bila menjual produknya kepada pabrikan emas lain dan/atau ke pedagang emas perhiasan, dikenakan PPN sebesar 10% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% yang kemudian dikalikan dengan harga jual. Artinya, atas transaksi ini terkena PPN sebesar 1,1% dari harga jual.

Namun, jika dijual langsung kepada konsumen akhir maka pabrikan dikenai PPN sebesar 15% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% yang kemudian dikalikan dengan harga jual. Artinya, atas transaksi ini terkena PPN sebesar 1,65% dari harga jual.

Untuk pedagang emas perhiasan, besaran PPN yang dikenakan dipengaruhi oleh ada/tidaknya faktur pajak atas perolehan emas sebelumnya. Jika memiliki faktur pajak maka atas penjualan kepada pedagang emas perhiasan lain atau ke konsumen akhir, dikenakan PPN sebesar 10% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% yang kemudian dikalikan dengan harga jual atau 1,1% dari harga jual.

Namun, jika tidak memiliki faktur pajak, ia dikenai PPN sebesar 15% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% yang kemudian dikalikan dengan harga jual atau 1,65% dari harga jual.

Dan untuk penjualan emas perhiasan dari pedagang emas perhiasan kepada pabrikan emas perhiasan dikenai PPN besaran tertentu sebesar 0%.

Dalam hal pabrikan dan pedagang emas perhiasan juga menjual perhiasan selain emas atau menyediakan jasa terkait perhiasan seperti modifikasi, perbaikan, pelapisan, penyepuhan, pembersihan, dan jasa lainnya, ia dikenakan PPN sebesar 10% dari tarif PPN saat ini yaitu 11% atau 1,1% dari harga jual.

Tantangan

Dalam kenyataannya, tidak semua pabrikan dan pedagang emas perhiasan sukarela untuk menerima kenyataan ini, lantaran berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi perpajakan serta merasa ketidakadilan karena belum semua pelaku usaha serupa di sekitarnya dikukuhkan sebagai PKP. Hal tersebut mengakibatkan penurunan daya jual bagi pelaku usaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, akibat perbedaan harga setelah penambahan PPN tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai Pengukuhan PKP pedagang emas ini yang dapat dilakukan melalui berbagai media sehingga dari sisi penjual dan pembeli dapat menerima informasi yang sama atas perubahan ini. Selain itu, pengawasan juga perlu ditingkatkan agar pengukuhan PKP pedagang emas ini dapat terlaksana dengan merata. Para pedagang emas yang telah dikukuhkan PKP, juga dapat memberi andil dengan menyampaikan informasi ihwal pegadang lainnya mana saja yang belum dikukuhkan sebagai PKP. 

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.