Mengapa Anda Menerima Surat Tagihan Pajak

Oleh: M Syarif Mansur, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Anda baru saja menutup pintu rumah dengan helaan nafas kelegaan karena berhasil kembali ke kehangatan rumah setelah seharian beradu peruntungan mencari rezeki dari tempat Anda bekerja. Anda melemparkan tas jinjing yang jatuhnya hampir bersamaan dengan hempasan tubuh Anda di sofa empuk andalan keluarga Anda. Baru saja Anda mencoba membuang nafas kelegaan selanjutnya, kenikmatan itu terdistorsi dengan perhatian Anda pada sebuah amplop coklat dengan deretan alfabet tinta cetak hitam. Anda meraihnya dengan tangkas dan rasa penuh penasaran; tertuju kepada nama Anda dan "... Hah? Kantor pajak?..."

Anda merogoh isi amplop coklat itu dan membentangkan dua lembar pengumuman penting yang ada di dalamnya. Anda tidak tahu ini tentang apa, tapi deretan numerik tentang jumlah di pojok kiri bawah dan kalimat terbilangnya membuat logika Anda menyimpulkan bahwa negara sedang meminta pembayaran khusus. "Seratus ribu? Apa-apaan ini?"

Anda lalu memanggil pasangan Anda dan mencoba menanyakan hal itu kepadanya, meskipun hati kecil Anda tahu bahwa ia juga tak mempunyai banyak pengetahuan tentang hal itu, yah.. sekadar berbagi kegusaran hati. Tersadar bahwa pasangan tak bisa memberikan jawaban, Anda bertekad ke kantor pajak sesegeranya, untuk memulihkan kesalahpahaman ini, atau, meluapkan kemarahan atas martabat yang tersinggung.

Hari yang dinanti telah tiba. Anda memasuki sebuah kantor dengan hilir mudik manusia-manusia yang ada di dalamnya. Petugas layanan mengarahkan Anda kepada bagian yang Anda butuhkan. Tidak lama setelahnya, seorang petugas yang berbeda mendatangi Anda dan menanyakan maksud dan tujuan Anda. Tanpa mengeluarkan isinya, Anda menyerahkan amplop coklat yang mengganggu pikiran Anda. "Ini maksudnya apa ya, Mas?"

Surat Tagihan Pajak, atau yang kemudian disebut dengan STP, adalah surat yang memberikan informasi penagihan atas denda tertentu yang harus Anda bayarkan. STP ini memiliki ragam jenis dan nominal. Pun demikian, alasan penerbitan semua STP tersebut sama: bahwa berdasarkan data, Anda dinyatakan lalai dalam melaksanakan salah satu kewajiban perpajakan.

Ketika seseorang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik yang diperoleh dengan kesadaran sendiri melalui permohonan manual, atau secara elektronik (online), atau pada saat itu diuruskan melalui pemberi kerja atas persetujuan Anda, maka sejak saat itu Anda dinyatakan siap dan bersedia terikat oleh kewajiban perpajakan.

Secara garis besar, terdapat dua kewajiban perpajakan yang melekat pada pemilik NPWP:

1. Kewajiban Lapor

2. Kewajiban Bayar

Jika status Anda murni sebagai karyawan dari sebuah/seorang pemberi kerja, maka seharusnya penghasilan Anda sudah secara otomatis dipotong dan disetorkan pajaknya oleh pemberi kerja, bila memang telah memenuhi batas penghasilan tertentu. Sebagai karyawan, Anda seharusnya tidak perlu lagi dipusingkan dengan pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan, karena telah menjadi kewajiban dari pemberi kerja.

Namun untuk kewajiban pelaporan pajak, sebagai pemilik NPWP, kewajiban ini tidak dapat dipindahkan kepada pemberi kerja, Anda harus menyampaikan sendiri laporan pajak Anda dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, baik secara manual, maupun secara elektronik. Pelaporan pajak ini harus Anda laksanakan di setiap awal tahun, dengan periode penyampaian dari tanggal 01 Januari hingga 31 Maret, setiap tahunnya, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, sejak memiliki NPWP, Anda sudah dianggap mengetahui hal ini.

Bagaimana jika Anda tidak mengetahui cara pengisian SPT Tahunan?

Petugas helpdesk di Kantor Pelayanan Pajak siap memandu Anda. Yang penting, Anda harus datang dulu ke kantor pajak pada hari kerja sesuai waktu yang ditentukan, apa pun kondisi dan status pekerjaan Anda. Masih bekerja, atau tidak sedang bekerja. Menjadi karyawan, atau berubah menjadi pengusaha, atau bahkan tidak beraktivitas ekonomis sama sekali, Anda tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo.

Bagaimana jika seandainya Anda alpa melaksanakan kewajiban lapor ini?

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bagi setiap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan, akan dikenakan sanksi administrasi untuk setiap tahun pajaknya. Jika status Anda adalah Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan, Anda akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Anda akan menerima Surat Tagihan Pajak yang dikirimkan via pos ke alamat rumah Anda.

Apakah ada upaya administrasi yang bisa ditempuh oleh Wajib Pajak untuk meminta penghapusan atau pengurangan denda pada STP?

Setiap Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan atas sanksi administrasi yang tertera pada STP. Akan ada formulir khusus yang harus diisi oleh Wajib Pajak yang harus disertai uraian alasan dan fotokopi STP. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftar, melalui front office Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada kantor tersebut. Yang harus menjadi perhatian, bahwa meskipun misalkan Anda telah menyampaikan permohonan pengurangan / penghapusan denda, permohonan tersebut tidak serta merta dikabulkan.

Proses penyelesaian permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi akan dilaksanakan pada unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dengan masa waktu penyelesaian paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan tersebut disampaikan. Hasil dari permohonan akan berupa keputusan dengan kesimpulan diterima, diterima sebagian, atau ditolak. (*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.