Kepatuhan di Tahun Politik

Oleh: Mochammad Bayu Tjahono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun 2019 ini merupakan tahun pesta demokrasi bagi Indonesia. Tidak hanya pemilihan presiden tetapi kita juga akan memilih wakil rakyat yang akan duduk di MPR, DPR, DPRD Tk.1 dan DPRD Tk.2. Meski tidak dapat dikatakan sebagai hal yang menentukan dalam penerimaan pajak, namun pesta demokrasi tetap akan memberikan pengaruh dalam penerimaan pajak. Kebijakan yang diambil pemerintah haruslah yang moderat, dan jangan sampai menggangu penerimaan pajak di tahun 2019.

Pemerintah harus tenang dan tidak membuat kebijakan yang agresif tentang pajak. Bulan Maret ini merupakan bulan penyampaian SPT Tahunan untuk orang pribadi, baik yang usahawan maupun pegawai. Beberapa petinggi negara yang ikut dalam pesta demokrasi tentunya sudah melaporkan SPT Tahunan, ini paling tidak meningkatkan kepatuhan. Untuk menghindari keberpihakan kantor pajak terhadap calon wakil rakyat atau calon presiden, tahun ini kita tidak membuat pekan panutan yang biasanya rutin kita adakan.

Tahun 2019 ini, dari 6,9 juta wajib pajak yang ditargetkan melaporkan pajak melalui e-Filing baru 3,1 juta yang melaporkan SPT atau 46%. Meski sudah memasuki minggu kedua Maret, namun kepatuhan SPT masih 46%, memang target ditetapkan sampai satu tahun tapi pencapaian di bulan Maret akan memudahkan untuk satu tahun.

Untuk tetap meningkatkan kepatuhan di tahun politik ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan tanpa terjebak dalam pusaran politik. Pertama, kampanye pajak dan pembuatan pojok pajak. Kampanye pajak dilakukan dengan tidak melibatkan pihak yang sedang berkompetisi dalam pileg dan pilpres. Hal ini agar kampanye kita bisa diterima oleh semua pihak.

Kedua, tidak bersifat agresif dalam menyosialisasikan pelaporan SPT melalui e-Filing. Himbauan terhadap Wajib Pajak yang tahun lalu menyampaikan SPT Tahunan dan tahun ini belum menyampaikan SPT dilakukan dalam tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Penggunaan bahasa dalam SMS, e-Mail, dan WhatsApp blast dilakukan dengan bahasa yang tepat tanpa memberikan suatu ancaman, sebaiknya digunakan kalimat anjuran.

Ketiga, teknologi yang tahun lalu masih tedapat kendala, tahun ini sebaiknya dilakukan maintenance yang tepat sehingga kendala error atau gagal sistem dalam pengisian SPT dapat dihindari. Beberapa kelemahan dalam teknologi hendaknya dapat dilakukan perbaikan di awal, hal ini untuk menghindari kekecewaan wajib pajak saat melaporkan SPT.

Keempat, penggunaan media sosial yang tepat. Dalam membuat iklan untuk e-Filing harus dicermati konten dan materi yang digunakan. Jangan sampai kita memuat data yang salah atau membuat iklan dengan materi yang menyinggung pihak-pihak yang berkompetisi dan pesta demokrasi pemuatan iklan di media sosial hendaknya dimuat mulai pagi sampai sore, jangan sampai kita bosan dalam mengiklankan e-Filing.

Pakai e-Filing atau manual?

Sebagian masyarakat masih bertanya-tanya mana yang lebih mudah antara melaporkan secara manual atau menggunakan sistem (e-Filing). Kedua pelaporan ini diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengenai waktu yang relatif tergantung kondisi. Untuk generasi millennial mungkin lebih baik menggunakan teknologi, karena aplikasi e-Filingdibuat user friendly atau mudah penggunaannya. Bagi generasi millennial menggunakan e-Filing akan mempermudah mereka dalam mengarsipkan laporan karena secara otomatis SPT yang sudah dilaporkan akan terlihat di sistem setiap kali kita membuka program e-Filing. Namun saat ini yang sering terjadi adalah lupa password dan e-FIN.

e-FIN digunakan untuk membuat password, sebaiknya e-FIN disimpan dalam galeri di gawai. Sehingga jika nanti lupa password maka dapat membuat password baru dengan menggunakan e-FIN. Ada baiknya e-Mail  untuk SPT Tahunan digabung dengan e-Mail pribadi agar informasi terkait SPT Tahunan bisa diterima dengan mudah. Pemisahan e-Mail akan mempersulit pemantauan informasi yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang UMKM ada sebagian yang masih menggunakan pelaporan manual, meskipun Direktorat Jenderal Pajak sudah mempermudah bentuk dan cara melaporkan SPT, namun masih ada yang kesulitan melaporkan dengan e-Form. Sehingga pelaporan secara manual masih terjadi di KPP tempat wajib pajak terdaftar atau melalui post.

Masih Perlukah Sosialisasi e-Filing?

e-Filing sudah dimulai sejak tahun 2012, beberapa pengembangan dalam template dan program dilakukan untuk mempermudah, melihat usia program banyak yang menanyakan masih perlukah sosialisasi dilakukan? Jumlah sosialisasi memang dari tahun ke tahun menurun, dulu memang dilakukan secara masif, namun sekarang bisa dengan melalui media, dengan adanya Instagram, Twitter, dan YouTube mempermudah dalam melakukan sosialisasi. Kita tidak perlu lagi berhadapan langsung dengan wajib pajak, cukup membuat sosialisasi melalui media sosial maka akan memperbanyak penyebarannya.

Sosialisasi tetap perlu dilakukan dengan dua kepentingan, pertama adalah untuk mengingatkan. Pelaporan SPT yang satu tahun sekali membuat sebagian orang lupa akan cara mengisi, oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi. Kedua yaitu untuk memperlihatkan bahwa kita hadir di tengah masyarakat, untuk tetap menjalin komunikasi, untuk mendengar keluhan yang muncul. Secara tidak sadar terkadang kehadiran kita menambah semangat masyarakat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Kehadiran kita membuat masyarakat merasa kalau kita peduli, atau kita siap membantu mereka apabila mengalami kesulitan dalam melaporkan pajak.

Melihat semua di atas, anjuran menggunakan e-Filing adalah sebatas anjuran dengan kita memberikan penjelasan masalah keuntungan, namun kita tidak perlu memaksakan masyarakat untuk menggunakan e-Filing. Wajib pajak yang terkendala dalam menggunakan e-Filing harus tetap kita tampung, peralihan generasi masih membutuhkan saluran alternatif.

Sosialisasi bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial sebagai sarana, sosialisasi dengan menggunakan media sosial akan memudahkan wajib pajak apabila kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan. Selain sosialisasi tentang keuntungan menggunakan e-Filing, juga perlu adanya tutorial pengisian SPT, ini untuk membantu wajib pajak yang lupa cara mengisi SPT menggunakan e-Filing.

Dengan demikian, sosialisasi menggunakan e-Filing tetap harus dilakukan, hal ini berguna untuk membantu wajib pajak yang lupa cara mengisi SPT atau wajib pajak baru yang baru pertama kali mengisi SPT.

Pemilu

Hajatan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 telah digelar pada Rabu 17 April lalu. Masyarakat menyambutnya dengan suka cita, atau lebih tepatnya euforia. Di sejumlah tempat di luar negeri, pemilu yang dilakukan lebih awal diwarnai antusiasme yang luar biasa. Pemilih membeludak, antrean mengular, hal ini dapat dilihat dari partisipasi yang mencapai 80% lebih dari DPT.

Saat ini pemilu sudah dilaksanakan, beberapa anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah dipilih, kita semua masih harus menunggu keputusan KPU ada 9 sampai 10 Partai yang akan mengisi kursi di senayan. Kita berharap dengan terpilihnya anggota DPR yang baru akan ada semangat baru dari para anggota DPR untuk meningkatkan penerimaan pajak. Masih banyak PR yang harus dikerjakan termasuk penyelesaian rancangan UU KUP, PPN, dan PPh yang masih belum selesai.

Bagi yang terpilih sebagai elite politik dan duduk di senayan hendaknya memberi contoh, dan besar harapan kami agar memberi contoh dalam kepatuhan melaporkan dan membayar pajak. Penyelesaian rancangan undang-undang menjadi pekerjaan rumah tersendiri, karena hal ini juga untuk memberi kepastian hukum.

Selama ini kita hanya memperkuat dengan keputusan menteri keuangan untuk kebijaksanaan dalam bidang perpajakan, kedepan hendaknya didukung dengan undang-undang. Target penerimaan juga harus diperjuangkan bersama, bukan menjadi tugas pegawai pajak semata tetapi tugas kita sebagai anak bangsa. Jumlah DPT yang mencapai 190 juta diharapkan 50% bisa berperan sebagai pembayar pajak, baik pegawai, pengusaha maupun UMKM. (*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.