2005-PPh Pasal 21
BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailPERUBAHAN PASAL 12 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1927/PJ.23/1983 MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 10)
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailBUKU PETUNJUK BERKENAAN DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, DAN LAIN-LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (SERI PPh PASAL 21-01)
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA YANG DILAKUKAN DI INDONESIA
Keputusan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailBESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI LAMPIRAN FORMULIR 1721 A-1 DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721)
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailNILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN JANUARI, PEBRUARI DAN MARET 1984
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-212/PJ./1998 TANGGAL 8 OKTOBER 1998 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail