TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-230/PJ.42/2006 TANGGAL 11 AGUSTUS 2006 TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZINUNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail