Lainnya
TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI
WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailWAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailKAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB
PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB
PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN
DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailDALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-57/PB/2010 TENTANG TATA CARA
PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA
Peraturan Dirjen Perbendaharaan |
| Aktif | DetailPERBENDAHARAAN NOMOR PER-57/PB/2010 TENTANG TATA CARA
PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA
TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Peraturan Dirjen Perbendaharaan |
| Aktif | DetailDAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA