PPh - Pajak Penghasilan
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | Detail154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN
PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailNOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN
PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU
IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR
INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG
DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN DAN/ATAU
PEMBELIAN KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA
DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailIMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR
INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG
DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN DAN/ATAU
PEMBELIAN KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA
DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015
PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA
PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL
PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK
TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailDARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK
TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
KRITERIA JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG
TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN
DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME)
Peraturan Presiden |
| Aktif | DetailDAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN
DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME)
BATASAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DALAMPENGHITUNGAN BAGI HASIL DAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | Detail