KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailYANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailTENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 145/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailNOMOR 145/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN
MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailMASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA