PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER-17/PJ/2021 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTIPEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI,TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUANMASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 MEI 2024 SAMPAI DENGAN 7 MEI 2024
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 MEI 2024 SAMPAI DENGAN 31 MEI 2024
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 23 APRIL 2024
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2024
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 MARET 2024 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 29 FEBRUARI 2024
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail