Hingga 30 September 2025, APBN Jawa Barat Surplus Rp15,47 Triliun

Bandung, 28 Oktober 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Barat menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Jawa Barat hingga 30 September 2025 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 59 Bandung.

Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat Fahma Sari Fatma yang mewakili Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Pendapatan  Negara  s.d.  30  September 2025  terealisasi sebesar Rp102,51Triliun   atau 66,57%  dari target  Rp153,99  Triliun,  tumbuh  5,62%  (yoy) dengan pertumbuhan  pada Penerimaan Perpajakan sebesar 5,30% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 11,00%.
  2. Penerimaan Pajak tercapai Rp74,45 Triliun, tumbuh sebesar 5,96% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan yang tumbuh 6,61% khususnya pada PPh Badan dan PPh Final.  PPh pasal 21 terkontraksi sebagi akibat  dari  pemusatan  pembayaran  Tunjangan Profesi Guru  (TPG)  dan Tunjangan Kinerja Polri.  Sedangkan PPN dan PPnBM sedikit terkontraksi sebesar 1,35% yang disebabkan peningkatan restitusi pada PPN Dalam Negeri.
  3. Penerimaan  Kepabeanan  dan  Cukai  tercapai   Rp22,03   Triliun,  tumbuh  4,01%   (yoy) dikontribusi pertumbuhan positif pada penerimaan cukai sebesar 4,94%. Penerimaan bea masuk terkontraksi 35,96%  karena tidak ada aktivitas importasi PT Bulog sejalan dengan kebijakan  swasembaga pangan.  Selain  itu,  terdapat  realisasi  Bea Keluar  (BK)  sebesar Rp13.300.000  dari komoditas kulit dan kayu pada KPPBC Bogor (ekspor melalui PLB).
  4. Kanwil DJBC Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di wilayah Jawa Barat melakukan pengawasan dan penindakan rokok illegal. Pada periode penindakan 1 Januari s.d. 30 September 2025 telah dilakukan 1.875 penindakan, dengan Barang Hasil Penindakansebanyak 76,26  Juta  batang  dengan  perkiraan nilai barang Rp114,29 miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp58,03 miliar.
  5. Realisasi  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP  mengalami  pertumbuhan  sebe sar 11,00%  (yoy)  dengan  rincian  PNBP lainnya tumbuh 18,01%  dan Pendapatan PNBP BLU 4,81%.  Sehingga realisasi PNBP pada September 2025 sebesar Rp6,03 Triliun.
  6. Belanja Negara telah terealisasi Rp87,04 Triliun atau 71,73% dari pagu sebesar Rp121,34 Triliun,  secara  yoy  mengalami  perlambatan  sebesar 6,96%.  Perlambatan  terjadi  pada Belanja K/L sebesar 22,33% disamping karena pagu TA 2025 lebih kecil dibandingkan pagu TA 2024 juga secara penyerapan terhadap pagu tahun anggaran 2025 sedikit lebih lambat terutama pada belanja barang dan belanja modal sebagai respon dari kebijakan efisiensi anggaran. Belanja K/L sampai dengan 30 September 2025 terealisasi sebesar Rp27,15 Triliun atau 60,66% dari pagu.
  7. Realisasi  TKD  tumbuh  2,21%,  dibanding  tahun  sebelumnya, dengan  realisasi  sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp59,89 Triliun atau 78,20% dari pagu.  Hampir semua jenis TKD tumbuh kecuali pada DAK Fisik dan DIF.
  8. Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 30 September 2025 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp102,51 Triliun (66,57% dari target), sementara total belanja Rp87,04 Triliun (71,73% dari pagu). Sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp15,47 Triliun.
  9. Berbagai program prioritas telah dilaksanakan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kabpaten/Kota oleh 854 unit SPPG menjangkau 8 Juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 44.093 Unit di 1.619 lokasi  dengan realisasi  FLPP  sebesar Rp5,52  Triliun.  KDKMP secara kelembagaan  telah terbentuk sebanyak 5.969  unit Koperasi dengan status  telah berbadan hukum, dengan modal kelolaan sebesar Rp32,38  Miliar dengan jumlah gerai yang dikelola sebanyak 705 Gerai di seluruh kab/kota di Jawa Barat. Realisasi belanja untuk Program Sekolah Rakyat sebesar Rp25,25 Miliar, dengan jumlah sekolah yang telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.303 siswa. Sementara untuk Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.11,31 Miliar dengan menggunakan pola swakelola mandiri yang melibatkan langsung komunitas sekolah dan masyarakat. Di Jawa Barat telah dibangun 1 sekolah Program SMA Unggul Garuda yaitu SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp59,31 Miliar.
  10. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp1,83 Triliun dengan capaian produksi beras sebesar 8,72 Juta ton dengan penyaluran Beras SPHP sebesar 22,46 Juta Kg. Program Ketahanan Energi dilaksanakan untuk 5.996 pembangkit listrik .
  11. Untuk membangun ekonomi berbasis kerakyatan di Jawa Barat telah dilakukan Penyaluran KUR sebesar Rp20,93 T untuk 385 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,20 T untuk 247 ribu debitur.

Lebih lanjut, Fahma menyampaikan kondisi makro ekonomi regional di Jawa Barat. Terkait hal-hal tersebut, beliau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:\

  1. Perekonomian Jawa Barat triwulan II 2025  tumbuh 2,33%  (q-to-q) dan 5,23%  (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 459,80 triliun dan ADHB sebesar Rp755,19 triliun.
  2. Tingkat  inflasi Jawa Barat   September 2025  sebesar 2,19%  (y-on-y) dengan IHK 109,02. Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,89%) dengan IHK 110,00; sedangkan inflasi terendah di Kab.Bandung (1,87%) dengan IHK 109,20.
  3. Neraca Perdagangan Jawa Barat Agustus 2025 Surplus USD 2,43 Miliar. Total Ekspor USD 3,47 Miliar (turun secara m-to-m dan y-on-y) dan Total Impor USD 1,04 Miliar (naik secara m-to-m, namun turun secara y-on-y).
  4. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat September 2025 naik 0,44% menjadi 116,12, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,76% menjadi 113,22.
  5. Outlook  ekonomi   global   membaik,   meskipun   tingkat   ketidakpastian  masih   tinggi. Perekonomian Indonesia masih  resilien  baik  dari  sisi  sektor ekonomi, sisi  permintaan, maupun  kontribusi  masing-masing  daerah  dan akan  terus  diperkuat  dengan  berbagai stimulus pemerintah. Peningkatan efektivitas APBN sebagai instrumen pemacu pertumbuhan dan pendorong program prioritas nasional diwujudkan melalui akselerasi dan peningkatan kualitas belanja serta penguatan penerimaan negara yang adaptif.
  6. APBN menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pencapaian program prioritas Asta Cita di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan generasi emas Indonesia . Kinerja APBN di Jawa Barat hingga September 2025 tercatat on track, dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program  prioritas  nasional  dan  menjadi katalis  pertumbuhan  ekonomi  di Wilayah Jawa Barat.

 

Narahubung Media :  ________________________________________________________________________________________

Rudi Munandar
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

)
*

: 022-4212255
: kanwil.150@pajak.go.id

 

  • 51 kali dilihat