Sleman, 8 April 2025 – Di tengah eskalasi perang dagang dan ekonomi serta menghangatnya ancaman perang di berbagai belahan dunia, ekonomi Indonesia maupun regional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih mampu bertahan positif. Pertumbuhan ekonomi 2024 secara nasional mencapai 5,02% yoy dan DIY sebesar 5,07% yoy, di mana masih berada di atas angka 5%.
Memasuki tahun 2025, kondisi geopolitik, geoekonomi, dan perang dagang menjadi ancaman besar. Meski demikian, Belanja Negara tetap on track melalui efisiensi dengan tetap menjaga belanja bantuan sosial serta memprioritaskan kepentingan serta kebutuhan rakyat. Kinerja Belanja Negara di DIY pada akhir bulan Februari 2025 tercatat Rp2,71 triliun yang didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp865,99 miliar dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,77 triliun. Di dalam Belanja TKD, terdapat pertumbuhan kinerja penyaluran sebesar 0,32% yang ditopang oleh kenaikan realisasi penyaluran pada DAU, DAK Non Fisik, DBH, dan adanya penyaluran dana Insentif fiskal. Kenaikan signifikan terdapat pada kinerja penyaluran DBH, hal ini disebabkan adanya perubahan periode penyaluran DBH sebagaimana diatur dalam PMK 67 Tahun 2024. Moderasi harga komoditas memang membuat penerimaan negara mengalami perlambatan, namun berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan negara.
Sampai dengan akhir Februari 2025, kinerja Pendapatan dan Hibah Regional DIY mencapai Rp1,24 triliun. Secara nominal, PPh sektor nonmigas dan PPN memberikan kontribusi terbesar penerimaan dalam negeri. Sementara itu, kontribusi penerimaan dari jasa layanan rumah sakit dan pendidikan satker BLU diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan upaya konsisten inovasi dan perbaikan layanan.
Manfaat langsung Belanja Pemerintah Pusat yang dapat dirasakan oleh masyarakat DIY berupa Bantuan Sosial antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terealisasi sebesar Rp178,19 miliar untuk 296.989 peserta; Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi sebesar Rp143,18 miliar untuk 185.050 peserta; dan Yatim Atensi (YAPI) terealisasi sebesar Rp8,2 miliar untuk 11.148 peserta. Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah teralisasi sebesar Rp831,22 miliar untuk 16.795 debitur.
APBN tahun 2025 juga memberikan dukungan fiskal di wilayah D.I. Yogyakarta sesuai arah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, antara lain melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur prioritas peningkatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, penurunan prevelensi stunting serta penguatan daya saing dan usaha.
Alokasi belanja yang dialokasikan pemerintah melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada ketahanan pangan sebesar Rp72,73 miliar dan dari TKD berupa alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp14,79 miliar dan Dana Desa dengan alokasi sebesar Rp115,64 miliar. Alokasi BPP dari pemerintah untuk infrastruktur sebesar Rp1,47 triliun dan dukungan dari TKD berupa DAK Fisik melalui Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp177,63 miliar.
Dukungan pemerintah melalui BPP untuk Bidang Kesehatan dengan alokasi sebesar Rp1,53 triliun dan dukungan dari TKD berupa DAU Bidang Kesehatan dengan alokasi Rp112,79 miliar; DAK Fisik bidang Kesehatan Rp78,25 miliar; dan DAK Non Fisik dengan alokasi Rp162,02 miliar. Sedangkan dukungan BPP untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp778,78 miliar dan dukungan melalui TKD di antaranya DAU Bidang Pendidikan dengan alokasi Rp242,25 miliar; DAK Fisik Bidang Pendidikan alokasi Rp68,00 miliar; dan DAK Non Fisik alokasi Rp1,78 triliun
Pemerintah juga memberikan dukungan dalam pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan penguatan daya saing. Dukungan untuk pengendalian inflasi dialokasikan pemerintah pada BPP sebesar Rp6,33 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp177,63 miliar. Sedangkan dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pemerintah mengalokasikan melalui BPP sebesar Rp3,28 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp385,69 miliar.
Merespons isu penanggulangan kemiskinan, pemerintah memberikan dukungan dalam upaya penghapusan kemiskinan dengan mengalokasikan sebesar Rp25,39 miliar melalui BPP dan pendukung penghapusan kemiskinan melaui TKD DAK Fisik sebesar Rp31,37 miliar; DAK Non Fisik sebesar Rp8,43 miliar; dan Dana Desa sebesar Rp35,80 miliar. Sedangkan dalam upaya penguatan daya saing dan usaha, pemerintah juga hadir memberikan dukungan melalui TKD DAK Non Fisik yang menyasar Bidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp3,10 miliar.
Meski dilakukan efisiensi anggaran, realisasi Belanja Negara tetap on track dan APBN akan terus menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian. APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200.
#PajakKuatAPBNSehat
***
Narahubung Media: _____________________________________________________________________
Ramos Irawadi
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
0274-4333951
P2humas.yogyakarta@pajak.go.id
- 26 kali dilihat