Ditjen Pajak dan Bareskrim Tangkap Komisaris PT MSL yang Membantu Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah

Jakarta, 30 Oktober 2014 – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh tersangka, komisaris PT MSL berinisal SH alias RM, karena diduga membantu dan turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah (faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya) melalui PT MSL. Perbuatan tersangka yang diduga dilakukan dalam kurun waktu 2010-2012 ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.16.193.561.662,00

Berkat kerjasama dengan Bareskrim Mabes POLRI, tersangka MSL berhasil ditangkap oleh Penyidik Bareskrim pada Kamis dini hari, 30 Oktober 2014 dan selanjutnya langsung diserahkan kepada PPNS Ditjen Pajak untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya.

Sebelumnya, PPNS Ditjen Pajak telah melakukan pemanggilan terhadap SH alias RM  untuk diperiksa sebagai Tersangka, namun yang bersangkutan melarikan diri sehingga yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penyidikan atas tersangka SH alias RM merupakan pengembangan dari kasus penyidikan sebelumnya dengan tersangka MK alias ET, Direksi PT MSL yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar 44 Milyar subsider kurungan 3 bulan.

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah;

1. Menerbitkan faktur Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran) atas nama PT MSL tanpa didasarkan kegiatan/transaksi yang sebenarnya;
2. Menggunakan faktur Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Masukan) dari pihak ketiga tanpa didasarkan kegiatan/transaksi yang sebenarnya; dan
3. Menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar.

Terhadap perbuatan tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, tersangka SH alias RM diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.