Di Tengah Ketidakpastian Global, APBN 2024 Bekerja Keras Meredam Gejolak
Makassar, 17 Januari 2024 – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Desember 2024 yang diselenggarakan pada hari Jumat, 24 Januari 2025 secara daring melalui tautan s.id/APBNSulsel2025.
Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan
Inflasi – Inflasi tetap terjaga dengan harga pangan dalam tren menurun. Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan pada Desember 2024 mencatatkan performa yang baik sebesar 1,27% (yoy), berada pada rentang sasaran 3%. Tingkat inflasi month-to-month (m to m) sebesar 0,38% dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 1,23%.
Ekspor – Impor – Sama dengan periode sebelumnya, Komoditi Mate Nikel mengalami penurunan growth (yoy) sebesar 22,9%, sedangkan Fero-Nikel masih menjadi komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Selatan dengan growth (yoy) sebesar 29,6%, dan Jepang serta Cina masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar. Sedangkan dari sisi Impor, Cina dan Brazil masih menjadi negara pengimpor terbesar, dengan komoditas impor terbesar masih berasal dari Gandum dan Gula. Kinerja Ekspor Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat sebesar 546,23 Juta US$, sementara Kinerja Impor berada pada angka 88,71 Juta US$.
Neraca Perdagangan Desember 2024 surplus sebesar 32,95 Juta US$. Nilai ekspor tercatat 133,94 Juta US$, sementara nilai impor tercatat 100,99 Juta US$. Secara umum neraca perdagangan kumulatif Januari – Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 0,59 (yoy). Penyebab defisit neraca perdagangan Feb 2024 adalah peningkatan impor beras, dilakukan dalam rangka menstabilkan harga beras untuk pengendalian inflasi regional. Inflasi Sulawesi Selatan bulan Februari 2024 turun menjadi 0,30% dari bulan sebelumnya 0,36%.
Kinerja APBN – Belanja APBN Sulsel s.d. 31 Desember 2024 mencapai Rp57,36 Triliun atau 97,73% dari pagu, meningkat sebesar 4,83% (yoy). Pertumbuhan Belanja dan APBN Sulsel masih menjadi epicentrum perekonomian di Pulau Sulawesi.
Penerimaan Negara Pajak - Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31 Desember 2024 mencapai Rp13,80 Triliun atau 100,29% dari target tahun 2024 sebesar Rp13,76 Triliun, meningkat 6,10% (yoy). Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor pertambangan, serta penurunan beberapa wajib pajak transportasi laut. Penerimaan Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 18,45% yang disebabkan penurunan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN. Namun Penerimaan PPh dan PBB mengalami pertumbuhan positif dari kenaikan setoran PPh 21 dan tunggakan PBB sektor perkebunan pada masa sebelumnya. Kinerja penerimaan pajak s.d. Desember 2024 ditopang dari Sektor Perdagangan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, dan Pertambangan.
Kinerja APBD Pendapatan Daerah - Pendapatan Daerah s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp44,38 Triliun, mengalami growth sebesar 3,59% (yoy), didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp32,05 Triliun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp10,59 Triliun, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp1,53 Triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp204,15 Miliar.
Adapun rincian PAD Sulsel s.d. 31 Desember 2024 terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp7,16 Triliun (turun 0,58% yoy), disusul oleh Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp2,29 Triliun (naik 13,38% yoy), Kekayaan Daerah Dipisahkan sebesar Rp387,3 MIliar (naik 2,63% yoy) dan Retribusi Daerah sebesar Rp744,41 Miliar (naik 88,27% yoy).
Belanja Daerah – Belanja Daerah s.d. 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp40,35 Triliun, terdiri dari Belanja Operasi sebesar 83,70% dari Pagu atau Rp29,59 Triliun, disusul oleh Belanja Modal sebesar 70,66% atau sebesar Rp5,73 Triliun, Belanja Transfer sebesar 87,04% atau Rp5,03 Triliun, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 27,83% atau Rp32,48 Miliar.
Transfer ke Daerah - TKD Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp32,36 Triliun, tumbuh 6,35% (yoy). Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah.
Dampak risiko global (high for longer, volatilitas harga komoditas, dan dinamika geopolitik) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi dan dimitigasi. Di tengah rambatan risiko global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga. Konsumsi terjaga kuat, inflasi terkendali, dan surplus neraca perdagangan berlanjut.
Kinerja APBN Anging Mammiri hingga Desember 2024 tetap terjaga positif dan terakselerasi, namun risiko APBN terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan untuk menjadi landasan kuat APBN 2025.
Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200.
#PajakKuatIndonesiaMaju
Narahubung Media:
Sunarko ) : 0411-436242
Kepala Bidang P2Humas * : p2humas.sulselbartra@pajak.go.id
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
- 20 kali dilihat