Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Sambangi Pajak Sengkang, Kantor Kecamatan Majauleng Wajo Konsultasikan Coretax

    … DJP berupa pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi yang sebelumnya tekah dikonsultasikan melalui … asistensi terkait pembuatan bukti potong pajak PPh Pasal 22 dan Pasal 23 atas transaksi belanja yang telah kami … “…atas pembuatan bukti potong pajak PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Final melalui laman Coretax DJP pada tab e-Bupot …

  2. MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    … 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);     9. …       Pasal 1     Dalam … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  3. Lima Kemudahan dan Keadilan Pajak

    … pajak terakhir, fotokopi tanda terima SPT, fotokopi SSP PPh pasal 29 pajak terakhir, fotokopi SPPT PBB-P3, fotokopi … Menteri Keuangan Nomor: PMK-09/PMK.03/2018 tanggal 23 Januari 2018 maka SPT Masa PPh pasal 25 dan SPT Masa PPh

    Anonim (Belum diperiksa) - 06/05/2018 - 08:37

  4. Pelaku Usaha Digital Luar Negeri Bukanlah BUT

    … (PU PMSE) dari luar negeri dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26 oleh Wajib Pajak di Indonesia? … NPWP merupakan sarana administrasi berupa pembayaran PPh bagi orang pribadi atau badan, pemotongan atau …

    sikka_830290791 - 11/13/2024 - 14:40

  5. Penyuluh Pajak Cilacap Jelaskan Alur Penggunaan e-Bupot Unifikasi

    … Najib menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-24/PJ/2021, Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak … PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23, perekaman bukti pemotongan PPh Non Residen, impor data …

  6. TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA

    … dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri …   6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PBB - Pajak Bumi …

  7. Bendahara Kabupaten Gresik Pahami e-Bupot Instansi Pemerintah

    … pemerintah, yaitu memotong/memungut pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.  Berdasarkan PER-17/PJ/2021, …

  8. Dinas Pertanian Gandeng Pajak Penajam Edukasi Koperasi Perkebunan

    … sama dengan Wajib Pajak Badan lainnya, terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 25 atau PPh Final …

  9. Live Instagram, KPP Depok Sawangan Bahas Peralihan dari PP23

    … jangka waktu penggunaan skema pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan PP 23/2018 (skema PP23) dibatasi sehingga wajib pajak harus beralih ke tarif umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh. "Kan lebih simpel PP23?" sambungnya. … dari PPh terutang. "Misalnya kredit pajak PPh Pasal 23, Pasal 22, atau bahkan Pasal 24 di luar negeri," …

  10. Gandeng Kadin, Pajak Jateng II Gelar Kelas Pajak

    … belakang PMK Nomor 9 Tahun 2021 terbit hingga fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk wajib pajak … insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan …