Olahragawan

Dalam Arti Luas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam arti luas olahragawan (olah·ra·ga·wan/ n) adalah orang yang suka berolahraga (yang banyak melakukan atau mengambil bagian dalam olahraga)

Dalam Arti Sempit

Olahragawan adalah pengolahraga (orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial) yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. (Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional)

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olah Raga Nasional
5. Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentan Pedoman Tekis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Di dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, dijabarkan bahwa:

1. Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
3. Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditinjau dari sisi perpajakannya atas penghargaan yang diterima oleh olahragawan dapat dikelompokan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan bebas;
2. Penghasilan berupa natura/kenikmatan

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
   Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assessment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hal dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)
   Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
   Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
   Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.
5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
   Wajib pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi
6. Hak mengajukan keberatan dan banding
   Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan, Wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
7. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak
   Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas segala informasi yang telah diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:
   1. Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dilaporkan oleh wajib pajak.
   2. Data yang bersifat rahasia
   3. Dokumen atau rahasia lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
   Tetapi dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama lain dengan instansi pemerintahan, keterangan tentang wajib pajak ini dapat diperlihatkan kepada pihak tertentu melalui ketetapan oleh Menteri Keuangan.

1. Kewajiban mendaftarkan diri
   Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan NPWP. Disamping melalui KPP dan KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-registration (e-reg).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT
   Wajib Pajak wajib melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang serta menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat WP terdaftar atau melalui saluran lain yang ditentukan oleh DJP.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa
   Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk: 
   1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor;
   2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya,dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektorinik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
   3. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;
   4. Menyampaika tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahunan Hasil Pemeriksaan;
   5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor;
   6. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tertulis yang diperlukan.
4. Kewajiban memberi data
   Sesuai dengan pasal 35 A UU KUP, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP.
   Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan untuk setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat atau pihak lain dipidanan dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Jojo adalah salah satu atlet bulu tangkis yang berasal dari Jakarta. Berdasarkan catatan 2018, dia menjuarai berbagai ajang kompetisi kejuaraan bulu tangkis dan memperoleh hadiah sebagai berikut:

Selain itu juga Jojo mendapatkan hadiah mobil dari turnamen Jarum Pentul series yang pemberi hadiahnya bukan termasuk Perusahaan yang dikenai PPh Final atau Deemed Profit.

Jojo berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.

Bukti Potong yang diperoleh dari pemberi hadiah adalah sebagai berikut:

Maka Penghitungan untuk penghitungan SPT Tahunan PPhnya adalah:

Penghasilan Neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas:

      35% x Rp370.000.000 = Rp131.250.000