Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

    … b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  2. TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT

    … b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  3. KP2KP Sangatta Tingkatkan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Koperasi

    … yang mencakup kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta … PPh Badan. "Kepada 18 Wajib Pajak Koperasi, kami berharap melalui kegiatan ini …

  4. Bersama UpRadio, KPP Madya Dua Semarang Jelaskan Layanan DJP

    … "Selain eFiling dan eBiling, ada 18 layanan di pajak.go.id. Untuk pra-pelaporan ada e-Bupot, … itu menu pra pelaporan dan pembuatan bukti potong baik PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 bisa dilakukan di menu eBupot," ujar …

  5. TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DALAM HAL PERUBAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

    … bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  6. SPT Unifikasi Mulai Bulan Depan, KPP Tegallega Gelar Sosialisasi

    … secara daring melalui Zoom Meeting di Bandung (Kamis, 18/9). Kegiatan yang  dihadiri … Masa Unifikasi meliputi banyak jenis pajak. Diantaranya PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh …

  7. Rugikan Negara 21,4 Miliar, Tersangka JAP Terancam Dibui Enam Tahun

    … JAP Terancam Dibui Enam Tahun Bogor, 18 September 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak … Tindak pidana yang dilakukan tersangka terkait ketentuan Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang …

  8. Lakukan Ini Saat Kesulitan Bayar Tunggakan Pajak

    … dan Penundaan Sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor … Penyetoran Pajak, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 …

    sikka_958630563 - 01/11/2023 - 03:06

  9. DJP Suluttenggomalut Serahkan Tersangka Pidana Perpajakan ke Kejari

    … tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang … Hak Milik (SHM) dengan luas gabungan tanah kurang lebih 18 (delapan belas) hektar di Pulau Mangoli, Desa Wailoba, …

  10. Edukasi Pemadanan NIK-NPWP, Pajak Kolaka Selenggarakan Siaran Langsung Radio

    … Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terutama di Pasal 2 ayat 2 terkait dengan implementasi penggunaan NIK sebagai … persyaratan subjektif dan objektif seperti telah berusia 18 tahun dan mempunyai penghasilan di atas PTKP dan untuk …