Halaman Regulasi DJP

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak

Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik

Additional Documents and/or Information Compulsarily Retained by Taxpayers Conducting Related Party Transactions and Its Administration Procedures

Jenis Dokumen dan.atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ/2002 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-81/PJ/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2008

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-68/PJ/2002 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Jenis Barang-Barang Kebutuhan Pokok

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2014

Tata Cara Pemetaan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Standar Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak

Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Tata Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak