PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ /2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN / ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-40/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN

FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN / ATAU

LIQUEFIED  PETROLEUM GAS  (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL  PAJAK,

Menimbang

bahwa  dalam rangka memberikan  kejelasan   dan  kepastian hukum  mengenai Tata Cara Penerbitan Faktur  Pajak dan Surat Setoran  Pajak  atas  penyerahan Jenis  Bahan  Bakar  Minyak Tertentu dan / atau Liquefied  Petroleum  Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram  oleh   Badan  Usaha  Kepada  Pemerintah,  perlu menetapkan  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  tentang Perubahan  Atas Peraturan Direktur Jenderal  Pajak Nomor  PER-40/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/ atau Liquefied  Petroleum  Gas ( LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram.

Mengingat

1. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4999);
2. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1983 tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang  Mewah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1983  Nomor 51,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  5069);
3. Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas  Negara untuk  Memungut,  Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang   Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya;
4. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang  Penentuan Tanggal Jatuh  Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran  Pajak, dan Tata  Cara  Pembayaran  Pajak,  Penyetoran  dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran  Pajak  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
5. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor  38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
6.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,  Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis  Bahan Bakar  Minyak Tertentu  sebagaimana  telah diubah  dengan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 65/PMK.02/2012;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan  Anggaran, Penghitungan, Pembayaran,  dan Pertanggungjawaban  Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga)  Kilogram  sebagaimana telah diubah   dengan   Peraturan   Menteri  Keuangan   Nomor 64 / PMK.02 / 20 12;
8. Peraturan Direktur Jenderal  Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang  Bentuk  Formulir Surat  Setoran  Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal  Pajak Nomor 23/ PJ / 2010;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tentang   Bentuk,  Ukuran,  Prosedur  Pemberitahuan   Dalam Rangka  Pembuatan, Tata Cara  Pengisian  Keterangan,  Tata Cara   Pembetulan  atau  Penggantian,   dan Tata Cara Pembatalan Faktur  Pajak sebagaimana  telah diubah  dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas  Penyerahan Jenis  Bahan  Bakar  Minyak Tertentu dan / atau  Liquefied   Petroleum   Gas   (LPG)  Tabung 3  (Tiga) Kilogram.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/ PJ / 2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN FAKTUR  PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN  JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  TERTENTU DAN / ATAU LIQUEFIED  PETROLEUM  GAS  (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM

Pasal  I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan  Surat Setoran Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Liquefied  PetroleumGas  (LPG) Tabung 3 (Tiga)  Kilogram, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta SSP sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  adalah bukti pemungutan dan penyetoran PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu dan/atau  LPG Tabung 3 Kg oleh  Badan Usaha kepada Pemerintah.

2. Ketentuan  angka 3 dan angka 4  huruf b  Lampiran  I  tentang Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur  Pajak diubah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari   Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

3. Ketentuan angka 8 Lampiran II tentang Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak diubah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran  II  yang merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan   Direktur  Jenderal   Pajak  ini mulai  berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4   Mei    2012

  

 

 

.