Pengumuman
PENG-14/PJ.09/2020
Tanggal Peraturan
 |
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
|
|
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE 5736088, 5262921; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id
|
PENGUMUMAN
NOMOR PENG-14/PJ.09/2020
TENTANG
TENTANG
PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
| Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id. | |||||||||
| A. | Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif | ||||||||
| 1. | Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria: | ||||||||
| a. | Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; | ||||||||
| b. | Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan | ||||||||
| c. | Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. | ||||||||
| 2. | Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan validasi data berupa: | ||||||||
| a. | NPWP; | ||||||||
| b. | Nama; | ||||||||
| c. | Nomor Induk Kependudukan; | ||||||||
| d. | Alamat tempat tinggal; | ||||||||
| e. | Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); | ||||||||
| f. | Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan | ||||||||
| g. | Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan. | ||||||||
| B. | Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif | ||||||||
| Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum. | |||||||||
| 1. | Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh: | ||||||||
| a. | Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan | ||||||||
| b. | Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah. | ||||||||
| 2. | Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data: | ||||||||
| a. | Orang Pribadi: | ||||||||
| 1) | NPWP; | ||||||||
| 2) | Nama; | ||||||||
| 3) | Nomor Induk Kependudukan; | ||||||||
| 4) | Alamat tempat tinggal; | ||||||||
| 5) | Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan | ||||||||
| 6) | Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan | ||||||||
| b. | Badan: | ||||||||
| 1) | NPWP; | ||||||||
| 2) | Nama; | ||||||||
| 3) | Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan | ||||||||
| 4) | Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan | ||||||||
| 5) | EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan | ||||||||
| 6) | Nomor telepon seluler yang mengajukan. | ||||||||
| c. | Warisan belum terbagi: | ||||||||
| 1) | NPWP; | ||||||||
| 2) | Nama; | ||||||||
| 3) | Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan | ||||||||
| 4) | Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan | ||||||||
| d. | Instansi Pemerintah: | ||||||||
| 1) | NPWP; | ||||||||
| 2) | Nama: | ||||||||
| 3) | Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan | ||||||||
| 4) | Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan | ||||||||
| Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00--16.00 WIB). Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut. | |||||||||
|
|||||||||
Status Peraturan
Aktif
Kategori Peraturan