Resmi, Kini Tax Center Hadir di Pulau Sumba

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Waingapu melakukan kunjungan dan koordinasi pelaksanaan program Tax Center Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Rabu, 3/8). Koordinasi ini dilanjutkan dengan peresmian tax center melalui penandatanganan kesepakatan bersama oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara Syamsinar dan Rektor Universitas Kristen Wira Wacana (Unkriswina Sumba) Maklon Felipus Killa. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Waingapu Frans A. Hutagaol.

Peresmian Tax Center Unkriswina Sumba ini merupakan pendirian tax center perdana di Pulau Sumba. Kampus yang beralamat di Jalan R. Soeprapto No. 35, Waingapu, Sumba Timur ini merupakan satu-satunya universitas yang ada di Pulau Sumba. Tujuan didirikannya Unkriswina Sumba salah satunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kepatuhan, kesadaran, dan kepedulian tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara Kanwil DJP Nusa Tenggara dengan Unkriswina Sumba.

Pada saat kegiatan berlangsung, Frans mengungkapkan harapannya bahwa dengan didirikannya tax center ini, kehadiran DJP di tengah-tengah masyarakat dapat lebih dirasakan oleh masyarakat di Pulau Sumba khususnya di Sumba Timur. Tax center ini menjadi salah satu jembatan bagi KPP Pratama Waingapu dalam memberikan tidak hanya pelayanan administrasi perpajakan, tetapi juga memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat sekitar.

Terdapat beberapa program kegiatan yang sempat dibahas pada saat koordinasi di antaranya adalah kegiatan edukasi tentang perpajakan secara umum kepada para dosen dan mahasiswa, kegiatan pendampingan perpajakan kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta program magang mahasiswa Unkriswina Sumba di kantor pajak.

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Waingapu Mintarsih Wijayanti berharap bahwa kerja sama tax center ini dapat berjalan secara aktif dalam pelaksanaan semua program kerja selama lima tahun ke depan dan tentunya dapat ikut serta berperan menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli dengan hak dan kewajiban perpajakan.