Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Pusat dan Daerah, KPP Pratama Pangkalan Kerinci dibantu oleh KP2KP Siak Sri Indrapura, mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dan Pelalawan di Aula Utama KPP Pratama Pangkalan Kerinci (Selasa, 1/10).
Acara dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci Rizal Fahmi dan para pejabat teras di masing kabupaten diantaranya Asisten III, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas DPMPTSP dan perwakilan lainnya yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) sebagai langkah konkret menindaklanjuti hasil kesepakatan kerja sama optimalisasi pajak pusat dan daerah yang sebelumnya telah di tanda tangani oleh Kakanwil DJP Riau Edward Hamonangan Sianipar dan Gubernur Riau Syamsuar.
Pada kesempatan tersebut, Rizal Fahmi selaku Kepala Kantor menyampaikan pentingnya kerja sama ini, terutama dalam pertukaran data wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada masing-masing pihak. Rizal Fahmi juga menekankan bahwa data STDB, IMB, IUP, PBB P2 dan IUP akan menjadi data pemicu bagi KPP dalam kegiatan ekstensifikasi maupun intensifikasi wajib pajak. Di lain sisi, Pemda juga akan mendapat manfaat informasi terkait matching data NPWP/NIK/NOP terutama dalam upaya penggalian potensi objek maupun subjek pajak yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pajak daerah.
Selain itu, Rizal Fahmi juga memberikan catatan khusus sekaligus tantangan bagi daerah dalam optimalisasi penggalian potensi PBB Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) maupun PBB Perkebunan, Perhutanan dan Petambangan (PBB P3). Disinyalir, masih banyak kebun-kebun sawit yang tidak tersentuh objek pajak PPB P3 maupun P2. Diperlukan kajian lebih mendalam khususnya lahan sawit (kebun) yang tidak terutang PBB P3 bertransformasi menjadi objek pajak pada PBB P2.
Asisten III Bupati Pelalawan dalam sambutannya menyampaikan, “Direktorat Jenderal Pajak memiliki andil besar dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui bagi hasil daerah.”
Hal senanda juga disampaikan oleh Asisten III Bupati Siak Jamaluddin serta menegaskan pentingnya pertukaran data antara KPP dan Kabupaten dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah terutama informasi perusahaan-perusahaan cabang yang seyogyanya memperoleh penghasilan di wilayah siak namun nihil kontribusinya bagi pendapatan daerah. “Ke depan, kegiatan ini dapat menjadi media diskusi sekaligus evaluasi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik”.
- 167 kali dilihat