KPP Tanjung Redeb Ajak 84 Bendahara Pemerintah Pahami Kewajibannya

“Ada beberapa syarat apabila instansi pemerintah ingin menggunakan aplikasi e-Bupot, syarat tersebut adalah pemotong/pemungut harus memiliki EFIN untuk menggunakan akun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online dan memiliki sertifikat elektronik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi,” tutur Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb Wiwin Mardjiyati saat melakukan sosialisasi yang bertema "Hak dan Kewajiban Bendahara Pemerintah". Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan di Hotel Royal Tarakan, Jalan Mulawarman No 14, Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Jumat, 21/7).

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh 84 Bendahara Pemerintah Kalimantan Utara ini, Wiwin Mardjiyati didampingi oleh dua Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Tanjung Redeb yakni Luthfyana Herindawati dan Is Bintoro Yuan Saputro serta satu Account Representative (AR) Seksi Pengawasan  IV KPP Pratama Tanjung Redeb Rinasa Dwi Lidiawati.

Selain pemberian materi mengenai kewajiban perpajakan bendahara dan pemahaman lebih lanjut mengenai aplikasi e-Bupot, Wiwin dan tim juga mengajak para bendahara pemerintah untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemadanan NIK-NPWP penting untuk dilaksanakan guna memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak yang merupakan penduduk Indonesia untuk menggunakan NIK sebagai NPWP. Selain itu, program ini juga mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.