KPP, KPPN dan BKD Karanganyar Teken Berita Acara Rekonsiliasi

Yulianto Dwi Wiyatmo, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karanganyar bersama dengan  Ermina Tri Lestari, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sragen dan Kurniadi Mulato, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar mengadakan kegiatan  penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja yang berasal dari APBD Semester II Tahun Anggaran 2022 (Kamis, 2/2). Kegiatan penandatanganan BAR ini dilaksanakan di Kantor BKD Kabupaten Karanganyar dan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, yang antara lain mengatur bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Dana Bagi Hasil PPh dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari Pemerintah Daerah. Laporan kinerja Pemerintah Daerah yang dimaksud berupa berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan KPP  atas penyetoran pajak pusat ke Rekening Kas Umum Negara yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Sebelumnya setiap instansi telah melakukan rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang telah mendapatkan NTPN berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan. Pembayaran dimaksud dapat dilakukan  dengan mekanisme uang persediaan dan/atau pembayaran langsung atas beban APBD. Pajak yang telah dipungut/atau dipotong serta disetorkan ke RKUN berdasarkan BAR yang telah ditandatangani adalah sekitar 40,2 miliar rupiah.

“Tentunya dengan kerjasama yang baik ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak terutama dalam pemotongan, pemungutan serta penyetoran  pajak pusat di daerah,” ungkap Yulianto setelah selesai menandatangani berita acara.

Yulianto juga menambahkan bahwa rekonsiliasi ini merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi antara DJP, KPPN, dan juga BKD selaku perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk kemajuan Negara Indonesia terutama untuk Kabupaten Karanganyar.