Kanwil DJP Jakarta Selatan I mendistribusikan 95 Relawan Pajak ke enam Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kerjanya di Jakarta (Kamis, 1/2). Masing-masing kantor mendapat 15 relawan yang akan bertugas selama dua bulan. Enam kantor pelayanan pajak yang mendapat bantuan relawan pajak adalah KPP Pratama Jakarta Pancoran, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, KPP Pratama Jakarta Tebet, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, dan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat.
Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Mochammad Bayu Tjahyono didampingi stafnya melakukan serah terima relawan pajak ke enam kantor pelayanan pajak tersebut. Bagi Bayu, penyerahan relawan pajak ini merupakan bentuk kepedulian Kanwil DJP Jakarta Selatan I untuk membantu meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak.
"Relawan Pajak ini diambil dari 5 (lima) perguruan tinggi yang ada di lingkungan kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan I. Ide pembetukan relawan ini adalah untuk membantu peningkatan kepatuhan formal dari wajib pajak," terang Bayu.
"Mengapa hanya 6 (enam) kantor pelayanan pajak? Karena jumlah wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi di 2 (dua) kantor pelayanan pajak yaitu KPP Madya Jakarta Selatan I dan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tidak banyak, sehingga tidak membutuhkan tenaga relawan untuk meningkatkan kepatuhan," imbuh Bayu lagi.
Tugas relawan pajak ini membantu wajib pajak orang pribadi karyawan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui e-filing. Sehingga Account Representative dapat melakukan penggalian potensi dan meningkatkan kepatuhan orang pribadi non karyawan dan badan yang merupakan IKU kantor pelayanan pajak.
Pelibatan pihak kampus dalam relawan ini didasari pada keinginan untuk melibatkan pihak akademisi dalam penerimaan pajak. Para relawan pajak ini telah terlebih dahulu diberikan pelatihan selama tiga bulan di Kanwil DJP Jakarta Selatan I. Materi yang diberikan meliputi Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, e-filing, dan e-billing. Para relawan ini ditugaskan mulai 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.
Dengan dilibatkan pihak akademisi, nantinya diharapkan masyarakat akan lebih mudah memahami pajak dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pada akhirnya pajak nantinya diharapkan bukan sebagai kewajiban tetapi menjadi kebutuhan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.
- 521 kali dilihat