Ikuti BDS, UMKM Surabaya Pelajari Strategi Packaging

KPP Pratama Surabaya Karangpilang menggelar kegiatan Business Development Services atau BDS dengan tema Strategi Packaging Untuk Meningkatkan Penjualan, bekerja sama dengan Kantor Kecamatan Wiyung (Selasa, 30/8). Eko Radnadi Susetio, Kepala Kantor, dalam sambutannya menyampaikan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menyumbang kontribusi yang besar bagi total Produk Domestik Bruto. BDS ini diharapkan dapat membantu UMKM agar semakin berkembang dan terus dapat bertahan melewati masa sulit saat pandemi Covid-19. Kegiatan BDS ini diikuti dengan antusias oleh tiga puluh Pelaku UMKM di Kecamatan Wiyung.

Dhiemas Arya Putra, pengusaha muda yang telah sukses menjalankan beberapa lini bisnis, menyampaikan penjelasan packaging merupakan bagian terpadu dari rencana pemasaran dan harus mencerminkan tema promosi yang ingin disampaikan. Selain itu dengan membuat strategi packaging yang tepat dan unik dapat menjadi daya tarik pada kemasan dan produk isinya, yang outcome-nya adalah meningkatkan penjualan.

Penyuluh Pajak KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Novan Andy, menjelaskan aturan baru terkait dengan Pajak Penghasilan bagi UMKM. Salah satu kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar Rp500 juta setahun. Artinya, bagi UMKM Orang Pribadi dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp500 juta setahun tidak dikenakan PPh final 0,5%. Hal ini merupakan bentuk dukungan DJP terhadap  keberlangsungan dan kemajuan usaha Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Indonesia.

Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan,  dan kepatuhan terhadap pajak. Sasaran program BDS adalah Pelaku UMKM yaitu para pengusaha baik orang pribadi maupun badan hukum yang mempunyai penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp4,8 milliar.