HIPMI Surabaya Kunjungi Pajak Jatim I

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) menerima kunjungan dari Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Surabaya (BPC HIPMI Surabaya) masa kepengurusan 2022–2025 di Ruang Rapat Lantai 6 Gedung Kanwil DJP Jatim I, Surabaya (Selasa, 25/10).

Benny Setiawan selaku Wakil Ketua Umum menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan pengurus baru BPC HIPMI Surabaya. Anggota HIPMI Surabaya begitu beragam, mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga pengusaha besar. Di masa mendatang, BPC HIPMI Surabaya telah menyiapkan program khusus untuk pengembangan UMKM, mulai dari yang paling kecil hingga menengah. Kegiatan edukasi perpajakan yang masif di Surabaya, mendorong HIPMI untuk membekali anggotanya terutama UMKM yang masih awam perpajakan, dengan berkolaborasi bersama Kanwil DJP Jawa Timur I. Harapannya agar para pengusaha terhimpun dalam BPC HIPMI Surabaya menjadi patuh dan sadar pajak.

”Program-program sudah disiapkan untuk UMKM, baik skala bisnis maupun skill. Prioritas untuk UMKM di Surabaya, sedangkan HIPMI untuk pengusaha mudanya,”pungkas Beny.

Budi Susanto, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, dalam sambutannya di hadapan pengurus BPC HIPMI Surabaya menyampaikan apresiasi atas inisiatif aktif dari HIPMI untuk mendorong para anggotanya untuk memahami pentingnya perpajakan. Unit DJP semakin berbenah, salah satunya dengan mengadakan fungsi khusus untuk edukasi dan kepatuhan perpajakan melalui Fungsional Penyuluh Pajak.

“Kanwil DJP Jawa Timur I senantiasa siap memberikan bimbingan dan sosialisasi perpajakan yang menjadi kebutuhan BPC HIPMI Surabaya,” ujar Budi.

Turut menemui pengurus BPC HIPMI Surabaya, Mulyadi yang merupakan Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan. Mulyadi menambahkan, DJP terbuka menerima masukan dari kalangan pengusaha. Produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan sejenisnya masih dapat diupayakan dengan permohonan berupa keberatan, banding, maupun permohonan pengurangan sesuai dengan ketentuan perpajakan.