Dukung UMKM Naik Kelas, Pajak Sumedang Gelar BDS

Sebanyak 40 pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Dinas Koperasi dan (DISKOPUMKM) Kabupaten Sumedang menghadiri acara Business Development Services (BDS) dengan tema “Digitalisasi Usaha Bersama Shopee” di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang (Kamis, 16/11).

Acara yang terselenggara berkat kolaborasi singeris antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang dan DISKOPUMKM Kabupaten Sumedang itu bertujuan untuk mengedukasi para pelaku UMKM.

Penyuluh Pajak KPP Pratama Sumedang Anugrah Bakhtiar menyampaikan materi tentang aspek perpajakan UMKM.

“Mulai tahun 2022, berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bagi Wajib Pajak yang memiliki omset di bawah Rp500.000.000 setahun tidak dikenakan pajak,” ungkap Dheaz.

Ia pun melanjutkan, “Kapan Wajib Pajak Usahawan mulai dikenakan pajak? Pada saat omset sudah mencapai Rp500juta pada suatu bulan pada satu tahun pajak," imbuhnya.

Lebih lanjut Dheaz mengatakan meskipun UMKM mendapat fasilitas tidak dikenakan pajak dengan peredaran bruto tertentu, Wajib Pajak masih memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan setiap tahun.

“Untuk orang pribadi, pelaporan paling lambat 31 Maret setiap tahunnya,” jelasnya,

Selain itu, dalam kesempatan ini juga Dheaz menyampaikan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) KPP Pratama Sumedang. Acara dilanjutkan dengan pemaparan terkait digitalisasi usaha bersama narasumber dari Kampus UMKM Shopee Alfian Arasy M.

Dheaz berharap UMKM Kabupaten Sumedang dapat mengembangkan kegiatan usahanya, menjalankan kewajiban pepajakannya dengan taat serta berkontribusi dalam keuangan negara dengan adanya kegiatan tersebut.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.