Di Radio PRFM, KPP Majalaya Sosialisasikan Pemutakhiran Data

Penyuluh Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya hadir sebagai  narasumber dalam acara gelar wicara di  radio  PR FM News, Jalan Asia Afrika 77, Braga, Kota Bandung, (Jumat, 7/10).

Kegiatan yang merupakan kerja sama dari Kanwil DJP Jawa Barat I tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat  pendengar  PR FM News  agar lebih memahami lebih rinci mengenai prosedur pembaruan data wajib pajak.

Dalam acara tersebut, Penyuluh Pajak KPP Pratama Majalaya Achmad Rizal dan Rizqi Firdanaila menyampaikan materi tentang  Pemutakhiran Data Wajib Pajak sesuai PMK Nomor 112/PK.03/2022.

“Dengan dimulainya pengintegrasian NPWP ke dalam NIK di tahun 2023, kita merasa perlu menyebarluaskan program pembaruan data ini kepada seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Informasi yang diperlukan dalam pembaruan data ini umumnya berkisar di validasi NIK dengan Kartu Keluarga, nomor kontak dan surel yang masih aktif, ataupun sekadar mengonfirmasi Klasifikasi Lapangan Usaha kita,” ungkap  Firdanaila.

Gelar wicara  tersebut juga disiarkan langsung secara gabungan melalui akun Instagram KPP Pratama Majalaya bersama akun PR FM News dan telah ditayangkan dalam bentuk Instagram Reel  sehingga wajib pajak yang belum sempat secara langsung mengikuti program tersebut dapat menyaksikan di kesempatan lain dari akun media sosial KPP Pratama Majalaya.

“Kabar baiknya bagi wajib pajak adalah pembaruan data ini bisa dilakukan mandiri secara daring di menu profil dalam akun djponline. DJP mengupayakan agar wajib pajak dapat secara maksimal mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya cukup hanya dari perangkat elektroniknya masing-masing, walaupun pembaruan secara manual di KPP pun tetap kami layani,” lanjut Achmad.

Di akhir acara,  Achmad  menyampaikan bahwa pelayanan di seluruh unit layanan DJP tidak dipungut biaya apapun serta mengajak seluruh Wajib Pajak untuk mendukung KPP Pratama Majalaya mendapatkan predikat Zona Integritas/Wilayah Bebas dari Korupsi dengan tidak menawarkan ataupun memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk apapun atas layanan yang diberikan oleh para pegawai DJP.