Direktorat Jenderal Pajak kembali menggaet puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam program Business Development Services (BDS) Wirausaha Disabilitas Tuli. 

Total ada 50 peserta yang hadir di Pusdiklat Kementerian Sosial RI Radio Dalam, Kota Jakarta Selatan (Selasa, 17/11/2026), untuk mendapatkan seminar guna memperkuat keterampilan, memperluas wawasan digital marketing, dan meningkatkan pemahaman perpajakan untuk mendukung keberlanjutan usaha UMKM disabilitas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyebut dalam sambutannya, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Selain menciptakan nilai tambah ekonomi, UMKM juga membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan kreativitas, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Dalam konteks tersebut, kami meyakini bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkarya dan mengembangkan usaha. Keterbatasan dalam berkomunikasi bukanlah penghalang untuk berinovasi, menghasilkan produk berkualitas, maupun membangun usaha yang sukses,” ujar Inge.

Dirinya menyoroti pembangunan ekonomi yang inklusif harus memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan dan akses yang setara untuk berkembang. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian dan dukungan melalui peningkatan kompetensi, pendampingan, serta perluasan akses terhadap peluang usaha.

Dalam seminar ini, DJP menghadirkan empat narasumber, yakni Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Rachmita Maun Harahap; perwakilan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Muhammad Subkhan Subkhi; serta Kepala Seksi Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (FITE) Pembebasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lucia Itaning Prasetya.

Tak hanya menyimak materi pengembangan usaha, DJP menutup BDS Wirausaha Disabilitas Tuli dengan menghadirkan Elfi Rahmi, penyuluh pajak DJP.

Elfi membawakan kabar baik fasilitas pajak untuk wajib pajak orang pribadi usahawan dengan omzet tertentu. “Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2026, tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% masih bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi usahawan sepanjang menerima penghasilan tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak,” jelasnya.

Dibandingkan dengan aturan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, kini bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan bisa memanfaatkan tarif final ini tidak terbatas selama 7 tahun. Per 22 April 2026, tarif 0,5% bisa digunakan selagi masih di bawah batas omzet tersebut.

Wanita yang akrab disapa Ami itu, menyebutkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi UMKM wajib pajak orang pribadi sebesar Rp500 juta. “Sepanjang omzet setahun tidak lebih dari Rp500 juta setahun, maka pajak yang disetor adalah nol rupiah,” lanjutnya, “dengan catatan wajib melakukan pencatatan.”

Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP, Tirta, yang turut hadir, mengajak peserta untuk memanfaatkan momentum hari ini untuk menyerap ilmu seluas-luasnya, memperkuat kolaborasi, serta saling menginspirasi antarsesama pelaku UMKM.

“Teruslah melangkah, berinovasi, dan memperluas jangkauan bisnis tanpa ragu. Keyakinan dan ketekunan yang kuat akan selalu mampu membuka jalan untuk terus berkarya dan mandiri secara ekonomi,” ungkapnya.

“Semoga melalui kebersamaan ini, kegiatan ekonomi yang dijalankan Bapak Ibu seluruhnya akan semakin bertumbuh, tangguh, dan membawa manfaat yang luas bagi lingkungan sekitar,” pungkas Tirta.

 

Pewarta: Mohamad Ari
Kontributor Foto: Andi Rahadi, Wibisono Mahendra
Editor: Yacob Yahya

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.