Penghitungan TER: Mau Terima Gaji Utuh? Di-Gross Up Saja

Oleh: Didik Susanto, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Santer wacana bahwa skema baru penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terbaru --melalui tarif efektif rata-rata (TER) yang mulai berlaku pada masa pajak Januari 2024-- memberatkan pekerja karena PPh yang dipotong lebih gede ketimbang skema pemotongan sebelumnya. Hal ini perlu dijernihkan. TER bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak menimbulkan tambahan beban baru. Jika potongan PPh Pasal 21 selama bulan Januari-November ternyata lebih besar daripada sebelumnya, justru pada bulan Desember nanti jumlah potongan PPh 21 lebih ringan. Demikian sebaliknya, jika potongan PPh Pasal 21 selama Januari-November lebih kecil ketimbang skema lama, bisa jadi pada Desember nanti malah potongan PPh Pasal 21 menjadi lebih gede. Tapi yang jelas, total PPh Pasal 21 selama setahun tetap sama.

Dari mana penyederhanaan penghitungannya? Penghasilan bruto tinggal dikalikan tarif sesuai tabel acuan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023).

Bayangkan jika kita masih menggunakan skema penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang lama: penghasilan bulan tersebut dikurangkan biaya dan iuran yang dapat mengurangi penghasilan bruto (misal biaya jabatan dan iuran pensiun), menyetahunkannya dengan kali 12, kemudian dikurangkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), lantas dikalikan tarif PPh menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Selesai? Belum. Itu baru ketemu PPh terutang setahun. Lalu, yah dibagi 12 lagi untuk ketemu PPh Pasal 21 terutang pada bulan tersebut.

Nah, dalam TER, barulah pada bulan terakhir tahun pajak, skema penghitungan Pasal 17 itu digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang selama setahun penuh. Kemudian dikurangkan dengan akumulasi PPh Pasal 21 terutang yang telah dipotong dengan penghitungan TER selama Januari hingga November, dan ketemulah selisihnya yang harus dibayar untuk bulan Desember. Jadi, beban PPh Pasal 21 sepanjang tahun tetap sama dengan skema penghitungan yang lama.

Nah, bicara soal potong-memotong pajak atas gaji karyawan, sebenarnya ada alternatif --yang gak baru-baru juga, karena ketentuan yang mengaturnya sudah lama berlaku, hanya saja kini diperbarui-- yang memungkinkan karyawan untuk tetap menerima take home pay secara utuh, lho. Namanya adalah metode gross up, atau ditunjang oleh pemberi kerja. Mari kita ulas satu per satu, dan secara saksama, supaya tidak gagal paham.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang berdasarkan regulasi yang ada, dapat memilih tiga alternatif pemotongan, yaitu PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja, PPh Pasal 21 ditunjang oleh pemberi kerja  (gross up), dan PPh Pasal 21 ditanggung karyawan. Perbedaan pemilihan tiga alternatif tersebut dapat menyebabkan konsekuensi yang berbeda ihwal jumlah penghasilan (take home pay) yang diterima karyawan. Pembahasan kali ini akan dikupas tiga alternatif pemotongan PPh Pasal 21 di atas dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi (PMK 168/2023), yang mulai berlaku efektif di masa pajak Januari 2024.

Ditanggung Pemberi Kerja

Jika PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja, take home pay yang diterima oleh karyawan utuh. Namun, semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan, terdapat konsekuensi penting. PMK 66/2023 ini berlaku sejak masa Juli 2023. Dampak penting dari PMK 66/2023 ini adalah, fasilitas PPh ditanggung pemberi kerja menjadi salah satu bentuk kenikmatan yang merupakan objek pajak. Pemberi kerja dapat membiayakan fasilitas PPh 21 yang ditanggung tersebut. Perlakuan ini menjadi sama dengan skema fasilitas PPh 21 ditunjang pemberi kerja. Sehingga tidak ada lagi dikotomi antara PPh 21 yang ditanggung pemberi kerja dan PPh 21 yang ditunjang pemberi kerja. Sehingga, istilah "ditanggung" dan "ditunjang" kita leburkan saja menjadi "ditunjang" belaka.

Jadi, skema penghitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang diperkenankan tinggal menjadi dua metode yaitu:

1. Ditanggung karyawan; dan
2. Ditunjang pemberi kerja (gross up);

Ketentuan TER

TER sendiri terdiri dari dua jenis tarif yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setiap karyawan. Adapun lapisan tarif pada masing-masing kategori ditentukan berdasarkan besarnya penghasilan bruto. Tarif efektif harian dibagi ke dalam dua lapisan tarif yang ditentukan berdasarkan besaran penghasilan bruto harian.

Pengaplikasian TER dalam menghitung PPh 21 terutang terbilang cukup mudah yaitu dengan cara mengalikan TER dengan penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan pada bulan yang bersangkutan.

Berikut ini penghitungan PPh 21 terutang dengan menggunakan dua metode yaitu PPh Pasal 21 ditanggung karyawan dan PPh Pasal 21 ditunjang pemberi kerja (gross up) sesuai dengan PMK 168/2023.

Tuan A merupakan pegawai tetap yang bekerja pada perusahaan atau pemberi kerja PT B. Besarnya penghasilan bruto bulan Januari 2024 yang diterima Tuan A adalah sebesar Rp10.000.000. Tuan A menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0).

Berdasarkan data di atas, Tuan A masuk ke dalam kategori A (TER A) karena PTKP K/0. Berdasarkan besarnya penghasilan bruto Tuan A di bulan Januari 2024, lapisan tarif yang dikenakan untuk Tuan A pada masa pajak Januari 2024 adalah TER A, lihat baris nomor 9 dalam tabel, yaitu sebesar 2% untuk penghasilan bruto di atas Rp9.650.000 sampai dengan Rp10.050.000.

Penghitungan PPh 21 Tuan A masa pajak Januari 2024 adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21 ditanggung karyawan

Pada skema PPh Pasal 21 ditanggung karyawan, take home pay yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja.

Penggunaan TER bulanan  dalam menghitung PPh Pasal 21 ditanggung karyawan

PPh 21 = Penghasilan bruto x TER Bulanan

PPh 21 = Rp10.000.000 x 2%

PPh 21 = Rp200.000

Menggunakan alternatif  PPh ditanggung karyawan, jumlah tak home pay Tuan A bulan Januari 2024 adalah Rp9.800.000. Jumlah tersebut didapatkan dari hasil pengurangan  penghasilan bruto  dengan PPh 21 ditanggung karyawan (Rp10.000.000 - Rp200.000).

Mungkin kita berpikir metode ini menguntungkan pihak perusahaan atau pemberi kerja. Tapi, sebenarnya, metode gross up juga menguntungkan perusahaan, lho. Bahkan, bisa menawarkan win-win solution antara pemberi kerja dan pekerja. Kok bisa? Kita lanjut simak, ya.

2. PPh 21 ditunjang pemberi kerja (gross up)

Tunjangan PPh termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh jo. UU Ciptaker. Pemberi kerja menyediakan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang bagi karyawan. Sehingga, jumlah penghitungan penghasilan yang diterima karyawan akan bertambah sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan, namun take home pay yang diterima oleh karyawan utuh. Jadi, besarnya tunjangan PPh Pasal 21 itu sama besarnya dengan PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga karyawan menerima utuh penghasilan brutonya. Penghitungannya seperti ini.

Penggunaan TER bulanan  dalam menghitung PPh 21 ditunjang perusahaan

Tunjangan PPh 21= (Penghasilan bruto sebelum tambahan tunjangan PPh 21) x 2/98

Tunjangan PPh 21 = Rp10.000.000 x 2/98

Tunjangan PPh 21 = Rp204.081,63

Angka pembilang 2 merupakan tarif efektif, sesuai dengan tabel acuan TER. Sedangkan angka penyebut 98 merupakan hasil pengurangan dari 100 - 2.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka total penghasilan bruto Tuan A di bulan Januari 2024 adalah Rp10.204.081,63. Jumlah tersebut dari hasil penjumlahan penghasilan bruto dengan PPh 21 ditunjang perusahaan (Rp10.000.000 + Rp204.081,63).

Namun total penghasilan bruto Rp10.204.081,63 tersebut melebihi batas atas Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A) dalam tabel baris nomor 9, yakni Rp10.050.000. Dengan demikian, Tuan A harus menggunakan tarif TER A dalam tabel baris nomor 10, yaitu 2,25% yang lapisan penghasilan bruto di atas Rp10.050.001 sampai dengan Rp10.350.000.

Sehingga penghitungan PPh 21 ditunjang perusahaan menjadi :

Tunjangan PPh 21 = (penghasilan bruto sebelum tambahan tunjangan PPh 21) x Rp. 2,25/97,75

Tunjangan PPh 21= Rp10.000.000 x 2,25/97,75

Tunjangan PPh 21 = Rp230.179,03

Sama seperti di atas, angka pembilang 2,25 merupakan tarif efektif, sesuai dengan tabel acuan TER. Sedangkan angka penyebut 97,75 merupakan hasil pengurangan dari 100 - 2,25.

Total penghasilan bruto Tuan A bulan Januari 2024 adalah Rp10.230.179,03. Jumlah tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan gaji dengan PPh 21 ditunjang perusahaan (Rp10.000.000 + Rp.230.179,03)

Dengan demikian, penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema TER adalah:

PPh 21 = Penghasilan Bruto x TER Bulanan

PPh 21 = Rp10.230.179,03 x 2,25%

PPh 21 = Rp230.179,03

Dengan menggunakan alternatif PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan, maka jumlah take home pay Tuan A bulan Januari 2024 adalah utuh Rp10.000.000. Sedangkan PPh Pasal 21 terutang Tuan A sebesar Rp230.179,03 akan menjadi biaya perusahaan atau pemberi kerja yakni sebagai biaya tunjangan PPh 21 karyawan  yang dapat diakui secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Nah, inilah letak win-win solution-nya. Perusahaan secara fiskal bisa membukukan biaya tunjangan PPh Pasal 21 ini sebagai biaya, dan di sisi lain, karyawan happy karena menerima take home pay utuh.

Penghitungan PPh Pasal 21 dengan cara gross up Tuan A dapat juga diperinci sebagai berikut:

Kalkulator Pajak

Untungnya, kita tidak perlu menghitung manual metode gross up tersebut. Untuk memudahkan penghitungan PPh Pasal 21, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan sebuah sistem berbasis web dengan nama kalkulator pajak. Melalui kalkulator pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menghitung besarnya PPh Pasal 21  terutang. Untuk menggunakan kalkulator pajak, silahkan kunjungi laman  https://kalkulator.pajak.go.id/

Kalkulator Pajak selain telah mengakomodasi penghitungan PPh Pasal 21 dengan skema TER bulanan untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, juga dapat digunakan untuk menghitung PPh 21 Final, PPh 21 Tidak Final dan PPh 21 Tahunan (A1/A2). Kalkulator pajak juga memiliki fitur yang memungkinkan wajib pajak menghitung PPh Pasal 21 dengan alternatif pemotongan secara gross ditanggung karyawan atau gross up ditunjang pemberi kerja.

Mari kita cek apakah penghitungan manual di atas, meleset dari kalkulator pajak atau sudah tepat.

1. Buka Kalkulator Pajak
2. Pilih jenis pajak PPh Pasal 21
3. Pilih jenis pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan
4. Pilih Objek Pajak Pegawai Tetap
5. Pilih Skema Penghitungan Gross Up
6. Pilih Penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 pada masa pajak yang sama, Tidak Ada
7. Isi Penghasilan Bruto 10.000.000
8. Pilih PTKP sesuai skema TER A, misalnya TK/0, TK/1, atau K/0
9. Input kode keamanan sesuai yang tertera
10. Kemudian klik tombol hitung
11. Jeng jeng ... hasilnya klop, PPh Pasal 21 terutang sebesar 230.179

Jika perusahaan menggunakan alternatif pemotongan PPh 21 ditunjang pemberi kerja, maka  wajib pajak dapat memilih skema penghitungan gross up. Pada sisi kanan, kalkulator pajak secara otomatis akan memunculkan data DPP penghasilan bruto karyawan yang sudah ditambah dengan PPh Pasal 21 ditunjang oleh pemberi kerja dan tarif TER sesuai dengan lapisan penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Lampiran PMK 168/2023. Sehingga pemberi kerja dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan semakin mudah karena tanpa melihat tabel tarif TER pada lapisan penghasilan bruto Lampiran PMK 168/2023.

Namun demikian, perlu dicamkan bahwa penghitungan PPh 21 melalui kalkulator pajak ini hanya dilakukan pada satu karyawan. Padahal, suatu perusahaan atau pemberi kerja umumnya bisa memiliki banyak karyawan, sehingga dapat menjadi masukan untuk mengembangkan kalkulator penghitungan PPh Pasal 21 bagi banyak karyawan.

Baca juga:
Simpel Pakai TER, Begini Penjelasannya
Transformasi Substansi Hukum Pajak Tahun 2024 melalui Tarif Efektif Pajak Penghasilan
Yuk, Ta’aruf dengan TER
Serba-Serbi TER PPh Pasal 21: Pajak Baru atau Formula Baru?
Tarif Baru PPh 21, Makin Mudah, Antiribet!
Mengulik PP 58/2023: TER dan Perhitungan PPh yang Lebih Simpel

Unduh juga:
Buku Elektronik Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.