Pajak Bertutur, Siapkan Generasi Emas yang Sadar Pajak
Oleh: Johana Lanjar Wibowo, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki program “Inklusi Kesadaran Pajak”. Program ini merupakan upaya bersama DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam Pendidikan. Integrasi kedua program pemerintah tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemendikbud Nomor: MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor: 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pendidikan. Selain itu juda didukung dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor: MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor: 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Ristek Dikti.
Sebagai implementasi dari program ini, DJP akan menyelenggarakan kegiatan “Pajak Bertutur” untuk yang pertama kalinya dengan target minimal 110.000 siswa yang akan diselenggarakan pada 11 Agustus 2017 mendatang. Pesan kunci (key message) yang akan disampaikan adalah nilai-nilai “Berbagi dan Gotong Royong” bagi siswa SD. “Pajak sebagai pelaksanaan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara” bagi siswa SMP, “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” bagi siswa SMA, dan “Pajak sebagai perwujudan Ipoleksosbudhankam” bagi mahasiswa Perguruan Tinggi. Apabila setiap tahun “Pajak Bertutur” dilaksanakan secara konsisten, bukan tidak mungkin akan terwujud generasi emas 2045 yang Sadar Pajak.
Visi dari program ini sejalan dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), selaku kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat. PPK ini wujud dari implementasi Nawacita 8 “Revolusi Karakter Bangsa” sebagai pondasi dan ruh utama pendidikan. Salah satu penjabaran dari revolusi karakter bangsa tersebut melalui pendidikan kewarganegaraan (sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti). Tujuan dari PPK ini adalah mempersiapkan generasi emas 2045 yang bertaqwa, nasionalis, tangguh, mandiri, dan memiliki keunggulan bersaing secara global sebagai pengejawantahan kristalisasi nilai-nilai utama karakter, yaitu: Religius, Nasionalis, Mandiri, Integritas, dan Gotong Royong.
Tidak dipungkiri, di dalam nilai-nilai kesadaran pajak sendiri terkandung nilai-nilai utama karakter di dalamnya.
Membayar pajak mengandung nilai religius. Hal ini dalam artian membayar pajak merupakan wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum, sehingga apa yang telah dilakukan tersebut bernilai ibadah. Selain itu, ada makna berbagi di dalam pembayaran pajak. Rasa syukur dan makna berbagi merupakan nilai-nilai religius di setiap agama dan kepercayaan apapun.
Membayar pajak mengandung nilai nasionalis. Pajak yang dibayarkan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan negara, Setiap warga negara yang membayar pajak akan memiliki rasa memiliki terhadap tanah airnya. Oleh Karena itu, kesadaran membayar pajak akan mewujudkan rasa cinta tanah air (nasionalisme).
Membayar pajak mengandung nilai mandiri. Sumber pendapatan negara mayoritas diperoleh dari pendapatan perpajakan. Akan tetapi, apabila hanya menghandalkan dari pendapatan perpajakan saja tidak cukup, negara harus memiliki hutang negara. Seandainya kesadaran pajak masing-masing warga telah meningkat, tidak mustahil negara kita akan mampu dapat membiayai pengeluaran negaranya sendiri tanpa perlu berhutang kepada negara asing. Dengan membayar pajak, Indonesia akan dapat mandiri dalam membiayai pengeluaran pembangunan nasionalnya.
Membayar pajak mengandung nilai integritas. Di Indonesia, sistem perpajakan menganut sistem self-assessment. Wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Di dalam sistem tersebut mengandung nilai integritas di dalamnya.
Membayar pajak mengandung nilai gotong royong. Membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang secara sukarela dan penuh kesadaran untuk membangun perekonomian nasional sebagai aktualisasi semangat gotong royong atau solidaritas nasional.
Implementasi PPK meliputi PPK berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat. Program inklusi kesadaran pajak juga dapat disisipkan melalui implementasi PPK ini. Salah satu implementasi PPK adalah integrasi dalam mata pelajaran, pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, dan melibatkan pemerintah atau akademisi. Pelaksanaan “Pajak Bertutur” ini sebagai salah satu bentuk implementasi PPK berbasis kelas, dimana memasukkan nilai-nilai kesadaran pajak di dalamnya.
Harapan penulis, dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, ibarat peribahasa, “sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui” dua tujuan dari kedua institusi tersebut dapat tercapai sebagai wujud sinergi antar kedua institusi. Di satu sisi, bagi DJP, kesadaran perpajakan warga negara nantinya akan meningkatkan dengan didahuluinya meningkatnya pemahaman perpajakan sejak dini bagi para pelajar dan mahasiswa. Di sisi lainnya, Kemendikbud dan Kemenristekdikti, tercapai pula penguatan pendidikan karakter bagi pelajar dan mahasiswa yang muaranya adalah berhasilnya gerakan revolusi mental. #SadarPajak #CerdasBerkarakter
Referensi:
http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id
*)Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
- 1707 kali dilihat