Manfaatkan Fasilitas, UMKM Naik Kelas

Oleh: Agus Suyanto, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, termasuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%, dengan jumlah pelaku usaha berdasarkan data pada laman situs Kementerian Koperasi dan UKM, per Desember 2023 berjumlah 63,95 juta dari sektor usaha mikro, sektor usaha kecil 193,9 ribu, dan 44,7 ribu pada sektor usaha menengah.

Dengan menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total lapangan pekerjaan yang tersedia, dan jumlah usaha sektor UMKM yang mencapai 64 juta atau 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia, tentunya Pemerintah harus menunjukkan komitmen kuatnya untuk mendukung perkembangan sektor usaha ini. Salah satunya adalah membantu UMKM dalam mengatasi kendala finansial dan memperluas usahanya dengan memastikan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan khusus UMKM melalui pendirian badan hukum bagi pelaku usaha UMKM.

Dengan memiliki badan hukum, diharapkan pelaku usaha UMKM mendapatkan kemudahan akses pembiayaan dari perbankan. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dengan memberikan fasilitas kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sekaligus peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.

Perseroan Perorangan

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, ” UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja, sangat simpel.”

Dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja, antara lain diatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia, yang lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Baca juga:
Geliat UMKM di Kala Pandemi
Perpajakan Dasar untk UMKM Pemula
Kepatuhan UMKM, BDS, dan Teori Perilaku

Badan hukum khusus untuk sektor usaha mikro dan kecil ini berbentuk perseroan perorangan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Peseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseoran (PP 8/2021), yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Perseroan yang hanya dididikan oleh satu orang ini, dibatasi hanya untuk usaha mikro yang memiliki kriteria modal usaha paling banyak satu miliar rupiah atau omzet paling banyak dua miliar rupiah per tahun, dan untuk usaha kecil dengan kriteria modal usaha satu miliar sampai dengan lima miliar rupiah atau omzet dua miliar sampai dengan 15 miliar rupiah.

Kemudahan dan Kelebihan

Selain dapat didirikan hanya hanya oleh satu orang pelaku usaha, Pemerintah juga memberikan kemudahan lain dalam pendirian perseroran perorangan tersebut, antara lain proses pendirian hanya dengan cara mengisi form pernyataan tanpa akta notaris, dengan dikenakan biaya yang sangat ringan dengan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50 ribu, dan status badan hukum akan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online.

Dengan pendirian badan hukum berbentuk perseroan perorangan tersebut, pelaku usaha akan mempuyai berbagai kelebihan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha, antara lain:

1. Pemilik mempunyai kendali penuh atas pengambilan keputusan dan manajemen bisnis, sehingga dapat memberikan respons atas perubahan pasar usaha yang cepat dan efisien tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.
2. Kesederhanaan struktur badan hukum memberikan fleksibilitas dalam mengelola usaha dan mengubah arah atau fokus usaha tanpa memerlukan persetujuan dari pemegang saham lain.
3. Keuntungan utama dari perseroan perorangan adalah kepemilikan pribadi, yang berarti bahwa keuntungan usaha tidak perlu dibagi dengan pemegang saham lain. Namun demikian, tetap ada pemisahan harta pribadi dengan aset perseroan, sehingga lebih meminimalkan risiko bagi pemilik.
4. Dapat memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah, yaitu sebesar 0,5% dari penghasilan bruto selama empat tahun dihitung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022).

Kewajiban

Pelaku usaha yang telah mendirikan perseroan perorangan juga memiliki beberapa kewajiban, antara lain kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat enam bulan setelah pendirian. Selain itu, mereka juga mempunyai dua tanggungj awab kewajiban perpajakan, yaitu kewajiban perpajakan untuk pemilik sendiri sebagai wajib pajak orang pribadi dan kewajiban perpajakan perusahaan sebagai wajib pajak badan (perseroan perorangan).

Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berbeda tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk pemisahan harta milik pribadi dengan aset perusahaan, yang mana setiap pendirian perseroan perorangan akan secara otomatis memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan. Sehingga bagi pelaku usaha perseoran perorangan wajib menyampaikan dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setiap tahun pajak, yaitu paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi dengan menggunakan NPWP pemilik usaha, dan SPT Tahunan Badan dengan NPWP badan (perseroan perorangan) paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan ataupun kewajiban perpajakan di atas, dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk memudahkan pengawasan bagi pemilik atas kondisi usaha yang dijalankan. Kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah untuk memajukan usaha khususnya sektor usaha mikro dan kecil ini, harus selalu mendapatkan perhatian dan dukungan dari beberapa instansi untuk selalu membina pelaku usaha agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menumbuhkan usaha dan meningkatkan perekonomian nasional.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.