Kompleksitas Pajak: Tax Ratio, Perekonomian, dan Kesadaran Pajak

Oleh: Nela Gustina Muliawati, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tren tax ratio Indonesia bisa dibilang cukup stagnan, belum ada perubahan yang signifikan di beberapa tahun terakhir, yaitu masih berada pada kisaran angka 11%. Sementara itu, dalam laporan “Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019” yang dipublikasikan oleh OECD pada 25 Juli 2019, tax ratio Indonesia dilaporkan hanya sebesar 11,5%. Angka tersebut bahkan tertinggal jauh dari rata-rata tax ratio OECD yang mencapai 34,2%.

Tax ratio bukan suatu perkara yang sederhana. Ada banyak hal yang memengaruhi fluktuasi tax ratio, mulai dari regulasi, penegakan hukum, hingga kesadaran pajak masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari karakter yang melekat pada pajak itu sendiri, yakni sebagai influncer perekonomian. Artinya, pajak menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan para pelaku ekonomi yang meliputi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan.

Regulasi, sebagai wujud kebijakan pemerintah, memiliki pengaruh yang cukup besar  terhadap angka tax ratio. Hal ini terkait potensi penerimaan pajak. Ketika pemerintah memilih kebijakan fiskal ekspansif, regulasi yang muncul akan memperkecil potensi penerimaan pajak, begitu pula sebaliknya.

Dalam penentuan kebijakan fiskal, pemerintah menghadapi trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tax ratio. Memang sebuah keputusan yang dilematis. Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, konsekuensinya adalah turunnya potensi penerimaan pajak, begitu pula sebaliknya.

Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah secara konsisten memilih kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan defisit APBN dari tahun ke tahun. Dari sisi perpajakan, kebijakan fiskal ekspansif terlihat dari peraturan yang terbit beberapa tahun terakhir, seperti PP 23 Tahun 2018 dan PMK 150/PMK.010/2018.   

Walaupun demikian, pemerintah tetap memperhatikan penerimaan pajak melalui regulasi yang dibuat, seperti PMK 35/PMK.03/2019. Melalui PMK tersebut, pemerintah telah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan BUT (Bentuk Usaha Tetap) terkait semakin berkembangnya model usaha di era digital.

Atas pengambilan kebijakan ekspansif tersebut, pemerintah tidak bisa sepenuhnya disalahkan terkait penurunan potensi penerimaan pajak. Justru kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi fiskus untuk menjaga tax ratio agar tidak turun dan tetap tumbuh. Keadaan ini menuntut adanya ketegasan fiskus dalam menegakan hukum.

Dalam konteks ini, yang dimaksud penegakan hukum tidak terbatas pada upaya pemeriksaan dan penagihan pajak melainkan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak merupakan garda terdepan DJP dalam penegakan hukum pajak, yaitu dengan menciptakan keadilan atas pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Intensifikasi pajak memberikan keadilan dalam bentuk besaran pajak yang dibayar wajib pajak. Maksudnya, wajib pajak yang memiliki kondisi ekonomi yang relatif sama akan membayar pajak dengan besaran yang sama pula. Sementara itu, ekstensifikasi pajak memberikan keadilan terkait keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak. Artinya, masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak akan mendapatkan NPWP, tanpa terkecuali.

Ketegasan dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak akan meminimalkan efek domino atas ketidakpatuhan perpajakan. Efek domino yang dimaksud adalah ketidakpatuhan seseorang yang mendorong orang lain untuk tidak patuh juga. Artinya, keberadaan seseorang yang tidak patuh pajak akan memunculkan motivasi sekaligus alasan bagi orang lain untuk tidak patuh. “Kalau dia bisa tidak bayar pajak, lalu mengapa aku harus bayar pajak?”, kurang lebih seperti itulah pemikiran yang akan muncul ketika ada salah seorang anggota masyarakat yang tidak patuh pajak.

Pentingnya ketegasan tersebut menuntut fiskus untuk memiliki kinerja yang optimal. Namun, sejauh ini kinerja para fiskus belum bisa dikatakan optimal. Hal ini terlihat dari adanya shortfall pajak beberapa tahun terakhir. Shortfall pajak ini menunjukan adanya kendala yang dihadapi fiskus dalam mencapai target penerimaan pajak. Kendala tersebut dapat muncul dari mana saja, baik dari fiskus itu sendiri, organisasi, kondisi ekonomi, maupun kesadaran pajak masyarakat.

DJP, sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak, sebetulnya sudah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang kondusif bagi fiskus dalam melaksanakan tugasnya. Upaya tersebut dikemas dalam suatu upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan yang lebih dikenal dengan nama reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan sendiri sudah dimulai sejak 1983 dan terus berlanjut sampai sekarang.

Di sisi lain, kondisi perekonomian juga berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak tetapi tidak dengan tax ratio. Ketika penerimaan pajak naik akibat pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak menjamin adanya kenaikan tax ratio. Pada dasarnya tax ratio itu menunjukan kepatuhan perpajakan yang dapat dilihat dari rumus tax ratio itu sendiri, yakni penerimaan pajak dibagi PDB. Kepatuhan pajak sendiri sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pajak masyarakat.

Nahasnya, tingkat kesadaran pajak masyarakat masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi perpajakan. Terkait hal tersebut, DJP telah melaksanakan berbagai program edukasi perpajakan, mulai dari sosialisasi perpajakan sampai dengan program inklusi pajak. Program edukasi tersebut tidak secara instan meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Membangun kesadaran pajak berarti membangun mental masyarakat. Artinya, dibutuhkan waktu yang tidak singkat, bahkan bertahun-tahun, untuk menciptakan generasi sadar pajak.  

Kompleksitas pajak yang melibatkan banyak pihak menuntut adanya dukungan oleh pihak-pihak terkait, terutama fiskus dan wajib pajak, demi terwujudnya tax ratio yang ideal, yakni tax ratio yang dapat menopang tercapainya Sustainable Development Goals.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.