Beragam Manfaat Fasilitas Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Oleh: Dwi Aprilyanto, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dalam dunia perpajakan, hak dan kewajiban adalah suatu keniscayaan. Masyarakat berhak mendapatkan suatu layanan atau fasilitas yang layak atas pajak yang telah dibayarkan. Tentunya, untuk mendapatkan hak tersebut, masyarakat harus taat dan patuh akan kewajiban perpajakannya masing-masing. Impian untuk mencapai Indonesia sejahtera seperti pemerataan pembangunan, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, hingga fasilitas umum yang terjangkau akan mudah tercapai jika hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang dan terpenuhi.

Wajib pajak, masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan, harus senantiasa taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh wajib pajak selain membayar pajak adalah melakukan pengadministrasian atas segala dokumen dan transaksi perpajakan dengan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya. Jika tidak, maka akan ada sanksi administrasi yang menanti.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan, batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk wajib orang pribadi paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sementara itu, wajib pajak badan adalah empat bulan setelah akhir tahun pajak. Penyampaian SPT Tahunan harus sesuai dengan asas benar, lengkap, dan jelas, serta dilaporkan secara daring melalui laman pajak.go.id.

Menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan, mungkin bagi sebagian besar wajib pajak orang pribadi tidak menemukan kendala yang cukup berarti. Namun, bagi wajib pajak badan, beberapa perusahaan memiliki beberapa alasan untuk tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu. Wajib Pajak tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah menerapkan aturan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan relaksasi untuk menyampaikan SPT Tahunannya. Seberapa penting wajib pajak mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan? Dan apa saja manfaat yang akan diperoleh wajib Pajak?

Lampu Hijau

Pemerintah telah menuangkan aturan terkait relaksasi penyampaian SPT Tahunan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Pasal 3 ayat (4) menegaskan bahwa wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sebagai aturan petunjuk dan pelaksanaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Nomor 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak teradministrasi, ataupun secara elektronik.

Wajib pajak perlu menyiapkan dokumen permohonan di antaranya:

1. Formulir Permohonan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai dengan Lampiran I PER-21/PJ/2009. Formulir tersebut harus diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani oleh penanggung jawab, serta dibubuhi dengan stempel perusahaan,
2. Laporan Keuangan Sementara untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dari wajib pajak itu sendiri (bukan laporan keuangan sementara dari konsolidasi grup),
3. Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29, dan
4. Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik.

Bila permohonan perpanjangan SPT Tahunan disetujui, maka wajib pajak memiliki waktu dua bulan lebih lama untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Permohonan perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak paling lama tujuh hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap di KPP.

Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, wajib pajak masih dapat menyampaikan kembali permohonan yang dimaksud sepanjang tidak melampaui batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Makin Mudah dengan e-PSPT

Lagi-lagi, DJP memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk menyampaikan perpanjangan SPT Tahunan secara online melalui laman pajak.go.id. Tahun 2023, DJP telah meluncurkan fitur terbaru pada Aplikasi DJP Online yaitu “e-PSPT” -- Aplikasi Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan. Wajib pajak dapat dengan mudah menyampaikan Perpanjangan SPT Tahunan tanpa perlu datang ke kantor pajak setelah mengaktifkan fitur layanan terbaru tersebut di menu profil.

Wajib pajak dapat mengakses fitur tersebut kapan saja dan dimana saja sebelum batas akhir pelaporan SPT Tahunan berakhir. Dengan mengisi formulir isian yang tersedia pada Aplikasi e-PSPT dan mengunggah lampiran yang dibutuhkan, wajib pajak sudah berhasil mengajukan permohonan perpanjangan SPT Tahunan.

Dengan adanya aplikasi e-PSPT, wajib pajak dapat dengan mudah memantau status permohonan yang diajukan pada dasbor “Monitoring”.

Alasan Perpanjangan

Menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan, khususnya wajib pajak badan, masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan administrasi perpajakannya. Pelaporan SPT Tahunan Badan tentunya agak sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Perusahaan akan mulai mengumpulkan data-data dan dokumen terkait kegiatan transaksi perpajakan, serta menghitung atas laba atau rugi yang didapatkan selama setahun penuh. Beberapa alasan wajib pajak mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan di antaranya adalah :

1. Laporan Keuangan belum selesai. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu peruahaan pada suatu periode. Beberapa perusahaan bonafide menggunakan jasa auditor untuk melakukan audit laporan keuangan mereka. Salah satu tujuan dilakukannya audit adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan agar lebih kredibel dan akuntabel. Seperti kita ketahui, bahwa laporan keuangan ini merupakan suatu gambaran kinerja perusahaan khususnya di bidang keuangan, yang akan dibaca oleh khalayak umum;
2. Dokumen belum lengkap. Beberapa wajib pajak mungkin belum mendapatkan bukti potong dari lawan transaksi, yang mengakibatkan wajib pajak belum bisa melaporkan SPT Tahunannya. Bukti potong tersebut merupakan hal yang sangat krusial dalam pelaporan SPT Tahunan Badan.

Manfaat Perpanjangan

Dengan adanya relaksasi terkait pelaporan SPT Tahunan ini, wajib pajak akan mendapatkan beragam manfaat yang tentunya akan berguna dalam administrasi perpajakannya. Manfaat tersebut di antaranya:

1. Waktu lapor lebih lama. Wajib Pajak diberikan waktu lebih lama, dua bulan, untuk dapat menyelesaikan administrasi pelaporan perpajakan, seperti penyusunan laporan keuangan. Proses audit laporan keuangan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, wajib pajak yang mendapatkan persetujuan perpanjangan SPT Tahunan dapat bernapas lega untuk menyelesaikan proses administrasi perpajakan;
2. Bebas denda dan sanksi administrasi.  Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP jo. UU Ciptaker, apabila SPT Tahunan tidak disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk wajib pajak badan dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi;
3. Tertib administrasi perpajakan. Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara tidak tepat waktu, tentunya akan mendapatkan sanksi administrasi, kecuali mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan. Jika wajib pajak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) akibat sanksi administrasi tidak melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu tanpa adanya persetujuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, tentunya ini akan menjadi “catatan kotor” dalam administrasi perpajakan suatu perusahaan.
4. Status kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu akan dianggap sebagai Wajib Pajak Patuh (WP Patuh), yang mana status tersebut akan mempermudah wajib pajak ketika akan mengajukan proses restitusi ketika terdapat lebih bayar pembayaran pajak.

Wajib pajak yang telah mendapatkan persetujuan perpanjangan penyampaian SPT, diharapkan segera menyelesaikan segala proses persiapan pelaporan SPT Tahunan, seperti menyelesaikan laporan keuangan, serta mengumpulkan segala data dan dokumen terkait transaksi perpajakan seperti bukti potong dari lawan transaksi. Jika semua dokumen telah terkumpul, segeralah untuk melaporkan SPT Tahunan dan tidak menundanya hingga akhir jangka waktu perpanjangan.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk menghindari kendala ketika proses pelaporan, seperti aplikasi yang sedang dalam proses pemeliharaan atau sibuknya jaringan internet untuk mengakses aplikasi tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang sedang mengakses. Jika wajib pajak menemukan kendala dalam proses pelaporan SPT Tahunan, diharapkan untuk dapat menghubungi KPP administrasi atau mengunjungi bagian Helpdesk KPP untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait relaksasi penyampaian SPT Tahunan tentunya berakibat baik demi kemaslahatan bersama. Penting bagi wajib pajak untuk memahami aturan perpajakan lebih mendalam. Begitu banyak manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak pengguna fasilitas ini ketika "peak season" pelaporan SPT Tahunan. Hal yang terbaik tentunya adalah tidak menunda penyampaian SPT Tahunan. Laporkan SPT Tahunan lebih awal dan tepat waktu untuk terhindar dari sanksi dan berbagai macam kendala seperti galatnya jaringan pada puncak pelaporan SPT Tahunan.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.