Search for reformasi perpajakan

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Maknai Momentum Pandemi, DJP Transformasi Pelayanan Pajak

    … Direktorat Jenderal Pajak saat ini berupaya untuk melakukan reformasi perpajakan, salah satunya adalah mereformasi administrasi … efisien juga sejalan dengan program pengembangan layanan perpajakan secara digital yang berfokus pada user …

    sikka_817931258 - 01/11/2023 - 02:48

  2. Pemeriksaan Bukti Permulaan Bukan Objek Praperadilan

    … Jenderal Pajak   Uji materi Undang-Undang Perpajakan terkait pemeriksaan bukti permulaan (pembukper) … Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah … ekonomi Indonesia, DJP harus kuat, kredibel, dan akuntabel. Reformasi Jilid III yang kini berlangsung di DJP mengusung …

    sikka_060099722 - 12/12/2023 - 19:03

  3. Kedudukan SPPT PBB dan Terbitnya SP2 Pemeriksaan

    … mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan self assesment . Hal ini … Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir … kegiatan pemeriksaan diatur secara rinci dan tegas. Semoga reformasi perpajakan khususnya di bidang peraturan …

    sikka_060098971 - 01/11/2023 - 02:45

  4. Perbedaan Lapor SPT 2016 dan 2026

    … SPT tahunan, Coretax menjadi pintu untuk semua administrasi perpajakan. Pemadanan nomor induk … Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP) menjadi awal berlakunya NIK dalam tiap … Banyak Pintu ke Satu Gerbang Tahun 2016, reformasi perpajakan sudah memasuki masa daring. Sekarang di …

    sikka_958635539 - 02/01/2026 - 09:39

  5. Bupati Asahan dan Pejabat Pemkab Asahan Lapor SPT Tahunan

    … diatur oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat edaran … kesadaran yang bersumber pada pengetahuan tentang tata cara Perpajakan Nasional, pelayanan yang lebih terbuka dan …

  6. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan … Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 … PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UMUM Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik …

  7. Meski Pandemi Melonjak, Penerimaan Pajak Jawa Barat Tumbuh 48,79%

    … Barat I Erna Sulistyowati menyampaikan bahwa pada sektor perpajakan, penerimaan pajak mencapai Rp11,04 triliun atau … pemerintah melanjutkan pemulihan sosial ekonomi, mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial …

  8. Padankan NIK-NPWP Tanpa Takut Kehujanan

    … Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diatur lebih lanjut pelaksanaannya … oleh pemerintah untuk mendukung perwujudan adminisrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi Wajib Pajak. … merupakan buah dari kebijakan pemerintah di bidang reformasi birokrasi, Satu Data Indonesia (SDI) yang …

    sikka_958635868 - 02/05/2024 - 17:52

  9. Bersama IAI Banten, KPP Tangerang Barat Bentuk Akuntan Paham Coretax DJP

    … melalui edukasi khusus mengenai sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax DJP. Kegiatan … akuntan sebagai garda terdepan dalam menyerap informasi perpajakan terbaru. Kepala KPP Pratama … kesiapan wajib pajak dan profesional dalam menyongsong reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. …

  10. Kesiapan DJP dalam Melindungi Sistem Inti Administrasi Perpajakan

    … Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah transformasi di bidang perpajakan yang harus bisa menyeimbangi perkembangan … kebijakan dan standar d isasi teknis di bidang perpajakan tengah membangun sebuah sistem baru. Sistem … ancaman-ancaman pihak luar. SIAP merupakan fondasi dalam reformasi perpajakan. …

    sikka_958635235 - 07/25/2023 - 09:45