Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 766/KMK.04/1992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK

    …   (1) Penghitungan biaya penyusutan atas aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan … yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud untuk Keperluan Penyusutan bagi Kontraktor yang Melakukan Eksplorasi dan …   (2) Pembebanan biaya penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan …

  2. TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK

    … Harta Dalam Masing-masing Golongan Harta untuk keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor yang melakukan Kontrak Production … (1) Penghitungan biaya Penyusutan atas aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan … (2) Pembebanan biaya penyusutan tersebut, dilakukan secara proporsional …

  3. TATA CARA MELAKUKAN PENCATATAN DAN KRITERIA TERTENTU SERTA TATA CARA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

    …       d. metode penyusutan dan amortisasi.      … tahun, hanya dapat dikurangkan dari penghasilan melalui penyusutan dan/atau amortisasi.     … pertama.      (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) …

  4. PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

    … nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau   … nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.   …

  5. PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN ATAU PENYUSUTAN VOLUME ATAU BERAT

    … YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN ATAU PENYUSUTAN VOLUME ATAU BERAT Keputusan …

  6. PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NOMOR 961/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983 TENTANG PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

    … HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN Keputusan Menteri Keuangan … Tag Peraturan 2014-Penyusutan dan Amortisasi 2000-Semua PPh …

  7. JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA PERSEWAAN PERALATAN TAMBAT AIR DALAM YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

    … KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN Keputusan Dirjen Pajak … Tag Peraturan 2014-Penyusutan dan Amortisasi 2000-Semua PPh …

  8. Ingatkan Pelaporan SPT, KPP Tambora Adakan Kelas Pajak

    … salah seorang peserta, bertanya tentang pengakuan biaya penyusutan dan nilai harta atas aset. Fuad memberikan penjelasan bagaimana pengakuan biaya penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. …

  9. Kelas Pajak Online, Penyuluh Madya Tangerang Bahas PMK 72 Tahun 2023

    … Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak … materi PMK No 72 Tahun 2023. Aturan ini mengatur tentang penyusutan atas harta berwujud yang memiliki masa manfaat …

  10. JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

    … KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN Keputusan Dirjen Pajak … 2003-Pengurang Penghasilan Bruto 2014-Penyusutan dan Amortisasi 2000-Semua PPh …