Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Artis

    … yang menjelaskan terkait kegiatan usaha Artis yaitu Pasal 56 PP 55 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa yang … dilakukan oleh kepala keluarga. Kedua, penjelasan Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa penghasilan anak yang belum … Pera­turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 …

  2. PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

    … Tanggal Peraturan 18-06-2003 … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah …

  3. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …     Pasal 1     … Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi …

  4. TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal II angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor …     18. Surat Keputusan Pengernbalian Pendahuluan … Kanwil, KPP, dan KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:   …

  5. Russia

    … paragraph 1 of Article 17 of the MLI), Article 17, Article 18, Article 19, Article 21, Article 22, Article 23, and … SEBAGAI BERIKUT:   Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … pengganti dari, pajak‑pajak yang telah disebutkan pada ayat 3. Pejabat‑pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  6. Singapura

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 21, salaries, wages and other similar … sebagai berikut:   PASAL 1 RUANG LINGKUP ORANG … Apabila karena adanya ketentuan-ketentuan pada ayat 1 seseorang merupakan penduduk di kedua Negara Pihak …

  7. TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak …

  8. TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

    … Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea … 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah …

  9. Portuguese Republic

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar … telah menyetujui sebagai berikut :   Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN … Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 orang pribadi menjadi penduduk pada kedua Negara …

  10. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

    … Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat …   Pasal I   … lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. …