Memasuki Tahun Baru, Cermati Batas Waktu Berlakunya Tarif PPh Final UMKM

Oleh: Zidni Hudan Said Purnomo, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tahun baru sering kali membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perpajakan. Salah satu hal yang menjadi perhatian para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah, apakah insentif tarif Pajak Penghasilan (PPh) UMKM masih dapat dimanfaatkan atau beralih ke metode penghitungan PPh lainnya.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan dorongan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai insentif perpajakan. Salah satu langkah yang diambil adalah memberlakukan batasan tidak dikenakannya Pajak Penghasilan (PPh) UMKM untuk usaha dengan omzet di bawah Rp. 500 juta setiap tahunnya. Selain itu, terdapat dukungan tambahan melalui tarif PPh Final UMKM yang memberikan keringanan beban pajak dengan menerapkan tarif pengenaan sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018). Belakangan PP 23/2018 ini diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022).

Pemerintah telah menetapkan batas omzet tahunan sebesar Rp500 juta sebagai syarat untuk tidak dikenakan PPh Final UMKM. Insentif ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada usaha mikro yang memiliki skala kecil dan pendapatan terbatas, sehingga wajib pajak tersebut dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa beban pajak yang terlalu besar. Ketentuan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

Pengenaan Tarif

Penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) UMKM sebesar 0,5% dari omzet bulanan merupakan suatu langkah strategis untuk memberikan dukungan langsung kepada UMKM di dalam negeri. Langkah ini dirancang dengan tujuan utama untuk menciptakan keseimbangan yang optimal antara pemenuhan kewajiban pajak dan memberikan stimulus yang signifikan bagi pelaku UMKM.

Dengan memberlakukan tarif PPh sebesar 0,5%, pemerintah berharap dapat memberikan keringanan finansial yang dapat dirasakan oleh para pelaku usaha, terutama dalam hal mengelola aliran kas (cash flow). Dalam konteks ini, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh UMKM, sehingga meningkatkan likuiditas dan daya tahan keuangannya.

Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Dengan beban pajak yang lebih ringan, UMKM diharapkan dapat mengalokasikan sumber dayanya dengan lebih efisien untuk mengembangkan produk dan layanan, meningkatkan kualitas, serta menjalankan inovasi. Hal ini diharapkan akan membantu UMKM bersaing lebih baik di pasar lokal maupun global.

Baca juga:
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Melalui Kebijakan PPh UMKM 0,5%
UMKM Marak, Ekonomi Bergerak, dan Peran Pajak
Agar Semakin Paham Ihwal Pajak UMKM
Omzet tak Lebih dari Rp500 Juta, UMKM Wajib Lapor Pajak
Memahami Pasal 31E, Insentif UMKM yang Urung Dihapus dalam UU HPP
WP Badan Pakai PPh Final UMKM? Ingat, Batas Waktunya!

Selain itu, pengenaan tarif PPh final UMKM yang rendah juga dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

Pemberian insentif PPh final UMKM ini memiliki dampak positif yang cukup besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan pembebasan PPh untuk usaha dengan omzet di bawah Rp. 500 juta, UMKM dapat lebih fokus pada ekspansi usaha, peningkatan kualitas produk atau layanan, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Sementara itu, tarif PPh 0,5% membantu dalam menjaga keberlanjutan keuangan usaha dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan.

Batas Waktu Tarif PPh Final

Batas waktu pemberlakuan tarif PPh final UMKM yang ditetapkan berdasarkan PP 55/2022 memberikan gambaran jelas mengenai keterbatasan insentif perpajakan ini. Meskipun tarif PPh final UMKM memberikan sejumlah keuntungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penting bagi wajib pajak untuk memahami bahwa kebijakan ini tidak bersifat permanen. Berikut adalah batas waktu pemanfaatan insentif tarif PPh final UMKM:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Batas waktu pemberlakuan tarif PPh final UMKM untuk wajib pajak orang pribadi mencapai maksimal tujuh tahun. Hal ini memberikan waktu yang relatif panjang bagi pelaku usaha perorangan untuk menikmati keringanan pajak, namun juga mengindikasikan perlunya perencanaan keuangan jangka panjang.

2. Wajib Pajak Badan Koperasi, CV, dan Firma

Bagi wajib pajak yang merupakan badan koperasi, CV, atau firma, batas waktu pemberlakuan tarif PPh final UMKM adalah maksimal empat tahun. Periode ini lebih singkat dibandingkan dengan orang pribadi, sehingga badan usaha ini perlu mengoptimalkan penggunaan insentif ini selama periode yang telah ditentukan.

3. Wajib Pajak Badan PT

Wajib pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) mendapatkan insentif PPh final UMKM dengan tarif 0,5% selama maksimal tiga tahun. Batas waktu yang lebih singkat menekankan perlunya PT untuk mengelola strategi bisnis dan keuangannya dengan lebih cermat dalam jangka pendek.

Jangka waktu tersebut berlaku sejak wajib pajak tersebut terdaftar. Bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP 23/2018 jo. PP 55/2022, maka jagka waktu pemanfaatan insentif tersebut terhitung mulai tahun 2018.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.