Media Sosial dan Pajak

Oleh: Mukhamad Wisnu Nagoro, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Viral, satu kata ini sering kita dengar di telinga kita yang diucapkan oleh teman-teman kita atau kita lihat di media. Ketika mendengar kata viral yang terlintas di kepala kita tentunya adalah berita hal yang sedang populer. Hal itu bisa berita di media cetak, media online bahkan hanya sebuah posting di media sosial dalam bentuk berita. Dan yang paling sering menjadikan suatu hal menjadi viral adalah media sosial.

Kita semua tahu media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Di saat sedang liburan sering kali kita berfoto dan mengunggahnya ke media sosial dan hal itu telah menjadi hal yang lumrah hari ini. Dan ternyata  bermedia sosial sendiri ternyata tidak hanya digandrungi oleh remaja, tetapi oleh semua lapis masyarakat dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, dari mulai rakyat jelata sampai para pejabat negara. Dengan demikian dijamin setiap kejadian atau peristiwa yang diberitakan melalui media sosial pasti viral dan cepat tersebar ke masyarakat luas.

Fenomena ini tentunya menjadi menarik ketika ternyata semua hal begitu mudah menjadi viral. Artinya ternyata sebegitu efektif dan adi-dayanya media sosial dalam memberikan informasi kepada penggunanya. Bisa dikatakan media sosial menumbangkan semua media mainstream lain selain karena internet yang merupakan penopang media sosial sudah merambah sampai ke pelosok negeri, juga karena media sosial jauh lebih murah daripada media elektronik lain. Dan tentunya segala kelebihan itu bukan tanpa dampak negatif.

Ditjen Pajak sendiri mengamini maraknya penggunaan media sosial tersebut dengan cara memanfaatkannya sebagai sarana mengedukasi wajib pajak dan calon wajib pajak agar lebih mengenal pajak dan seluk-beluknya. Terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-273/PJ/2013 tentang Pengelolaan Akun Direktorat Jenderal Pajak di Jejaring Media Sosial dan Keputusan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat NomorKEP-03/PJ.09/2015 tentang Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar penggunaan media sosial resmi Ditjen Pajak yaitu Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram. Media sosial resmi tersebut selain digunakan sebagai sarana edukasi juga digunakan sebagai sarana mengatasi kesenjangan yang selama ini terjadi antara birokrasi dengan masyarakat.

Selain memiliki akun resmi yang dikelola oleh taxmin (sebutan untuk pengelola media sosial Ditjen Pajak) dari kantor pusat, Ditjen Pajak juga memiliki media sosial juga yang dikelola oleh taxmin di unit vertikal di bawahnya. Para taxmin  inilah yang menjadikan pajak lebih dikenal oleh masyarakat. Dan pada akhirnya taxmin ini tidak bisa dijadikan sebutan bagi perseorangan saja tetapi menjadi sebuah komunitas yang berupaya mengkampanyekan pajak melalui media sosial kantor mereka masing-masing.

Dengan adanya media sosial yang dikelola oleh para taxmin ini , Ditjen Pajak menjadi lebih leluasa berinteraksi dengan masyarakat di dunia maya dan diharapkan kesan pajak yang dulu dianggap menyeramkan itu tergantikan dengan kesan pajak sebagai mitra wajib pajak yang ramah, penuh simpati dan menyenangkan. Diharapkan hal tersebut berimbas terhadap meningkatnya pembayaran pajak oleh wajib pajak yang sadar akan kebutuhan bukan karena terpaksa.

Di sisi lain, ada juga dampak negatif yang harus diwaspadai oleh Ditjen Pajak. Seperti halnya ujaran kebencian tentang korupsi yang selalu dikait-kaitkan dengan pajak yang dilontarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab atau keluhan dari wajib pajak yang merasa tidak terlayani dengan baik kemudian mengungkapkan kekesalannya di media sosial dengan bahasa yang kasar. Hal seperti itu bisa saja menjadi kritik yang membangun. Namun jika kemudian tidak disikapi dengan bijak justru akan berakibat memperburuk citra Ditjen Pajak itu sendiri.Maka para taxmindituntut untuk bersikap bijak dan menanggapinya dengan kepala dingin ketika menghadapi permasalahan seperti itu.

Terlepas dari semua dampak positif dan negatif akan hadirnya media sosial di sekitar kita pada akhirnya  itu kembali pada diri kita sendiri. Baik sebagai pegawai Ditjen Pajak atau sebagai wajib pajak. Bijaklah dalam bermedia sosial dan gunakanlah untuk menebar kebaikan sebanyak mungkin.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.