1007-Pemeriksaan dan Penyidikan

625/KMK.04/1994

TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

1292/KMK.04/1991

PENUNJUKAN TENAGA AHLI TERTENTU UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

229/KMK.06/2001

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN AUDIT PAJAK EKSPOR
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

263/KMK.01/2001

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA MENGENAI DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN PASAL, 25/29 ORANG PRIBADI
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

545/KMK.04/2000

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail

52 TAHUN 1997

SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
Keputusan Presiden | | Dicabut | Detail

41 TAHUN 1997

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
Keputusan Presiden | | Aktif | Detail

37 TAHUN 1997

PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, ATAU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA HAK-HAKNYA
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail

43 TAHUN 1994

PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1983 TENTANG PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN, DAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail