Bandar Lampung, 23 Januari 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Provinsi Lampung menyelenggarakan Press Conference Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Lampung Realisasi s.d. 31 Desember 2024 di Aula Raflesiger, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung,Kota Bandar Lampung (Kamis, 23/1).
Acara ini dipimpin oleh Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Rosmauli, selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Lampung Tahun 2025. Narasumber lainnya dari Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Lampung yaitu Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, Danang Yulianto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Nikodemus Sigit Raharjo, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Doddy Fachrudin. Kegiatan juga dihadiri oleh beberapa media di wilayah Provinsi Lampung.
Press Conference ini merupakan wujud sinergi antar unit Kementerian Keuangan Satu di Provinsi Lampung dalam menyajikan data realisasi kondisi fiskal dan ekonomi secara regional di Provinsi Lampung sampai dengan realisasi 31 Desember 2024.
"Kinerja APBN Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 memberikan hasil yang sangat positif, bahkan melampaui target, meskipun kita menghadapi tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi lintas unit Kementerian Keuangan di bawah Kemenkeu Satu Lampung berjalan dengan sangat baik, khususnya dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah," ujar Rosmauli, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Lampung.
Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Lampung hingga 31 Desember 2024 mencatat hasil yang menggembirakan, yakni sebesar Rp12,31 triliun atau mencapai 104,26 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan ini tumbuh sebesar 13,95 persen year-on-year(yoy) dibandingkan tahun 2023.
Realisasi ini didukung oleh kinerja positif pada semua komponen utama pendapatan, yaitu: Pajak Dalam Negeri, yang mencapai Rp9,18 triliun atau 100,72 persen dari target. Peningkatan ini dipimpin oleh kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang tumbuh 16,67 persen (yoy), serta Pajak Penghasilan (PPh), yang tumbuh sebesar 6,61 persen (yoy).
Pajak Perdagangan Internasional, yang mencapai Rp1,12 triliun atau 104,33 persen dari target. Prestasi ini sebagian besar didorong oleh peningkatan Bea Keluar (Pungutan Ekspor), yang melonjak hingga 91,68 persen, mencerminkan kekuatan sektor pertanian dan pengolahan Lampung di tengah tekanan global. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mencatatkan realisasi sebesar Rp2,01 triliun atau 140,45 persen dari target.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara di Provinsi Lampung mencapai Rp33,09 triliun atau 97,51 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 4,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian belanja meliputi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Kementerian/Lembaga) yang terealisasi sebesar Rp10,57 triliun atau 94,52 persen dari pagu, tumbuh 3,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp22,52 triliun atau 98,97 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 4,89 persen.
Mayoritas komponen belanja menunjukkan pertumbuhan positif, seperti Belanja Pegawai yang meningkat sebesar 14,60 persen, Belanja Barang yang tumbuh 1,57 persen, dan Belanja Bantuan Sosial yang meningkat signifikan sebesar 14,66 persen. Namun, terdapat kontraksi pada Belanja Modal, yang turun sebesar -19,28 persen akibat pengurangan pagu dibanding tahun sebelumnya.
Secara makroekonomi, perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2024 mencatat perkembangan positif meskipun terdapat tantangan global. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,81 persen (yoy) dan 0,75 persen (qtq). Inflasi pada Desember 2024 berhasil terkendali di angka 1,57 persen (yoy), di bawah batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%.
Selain itu, neraca perdagangan Provinsi Lampung terus menunjukkan tren surplus. Hingga 31 November 2024, surplus mencapai USD 379,27 juta, didorong oleh peningkatan ekspor sebesar 17,38 persen (yoy), terutama pada sektor industri pertanian yang tumbuh hingga 104,08 persen.
APBN tahun 2025 disusun berdasarkan pertimbangan akan faktor ketidakpastian global dan dukungan pada kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, APBN menjadi instrumen penting untuk membangun SDM berdaya saing, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, dan meniti jalan menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan mempertimbangkan dinamika global dan domestik, APBN Provinsi Lampung Tahun 2025 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Total alokasi APBN mencapai Rp31,81 triliun, dengan fokus utama pada Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp23,05 triliun atau sekitar 72,48 persen dari total anggaran.
Alokasi belanja difokuskan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pembangunan yang inklusif, mendorong pengembangan ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui sinergi yang solid antar unit di bawah Kemenkeu Satu Lampung, kami optimistis APBN akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung," tutup Rosmauli, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Lampung.
- 20 kali dilihat