Balikpapan, 16 Januari 2025 – Seluruh perwakilan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kembali menggelar rapat koordinasi gabungan dalam kegiatan Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kalimantan Timur dan Utara tingkat Pimpinan yang digelar secara daring.
Agenda rapat kali ini adalah untuk membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Pemaparan perkembangan APBN disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Kalimantan Utara Sakop, S.E., M.M.
Hadir secara virtual mengikuti paparan progres kinerja dari tiap unit kerja, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur M Syabani, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur Kusuma Santi Wahyuningsih, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara Heru Narwanta dan Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan Warid Sudarwanto.
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara mengemban amanah target penerimaan pajak sebesar Rp 42,42 triliun. Nilai target tersebut ditopang dari penerimaan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya.
Hingga 31 Desember 2024, realisasi kinerja penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai Rp42,73 triliun dengan capaian 100,73% dari target. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 3,22% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.
Dari capaian tersebut, penerimaan PPh Non Migas memberikan kontribusi yang dominan dengan nilai Rp19,30 triliun atau 93,25% dari target penerimaan pajak PPh Non Migas. Penerimaan PPh Non Migas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 21,89% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Sedangkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan pertumbuhan yang meyakinkan yaitu sebesar 6,42% dibandingkan tahun 2023 lalu. Penerimaan PBB menunjukkan angka sebesar Rp5,38 triliun dengan capaian sebesar 149,48% dari target.
Dari penerimaan PPN dan PPnBM, tercatat capaian sebesar Rp17,88 triliun atau 99,53% dari target dengan pertumbuhan positif sebesar 25,58%. Berbeda dengan Pajak Lainnya, penerimaan dari jenis pajak ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,88% dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan untuk capaian penerimaannya sendiri tercatat pada angka Rp181,26 miliar.
Seluruh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan bergerak bersama dalam satu koordinasi 'Kemenkeu Satu' untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemangku kepentingan dan menjaga perekonomian Indonesia. Pertemuan bersama ini menjadi salah satu upaya tiap unit vertikal untuk saling memberikan dukungan bagi hasil kerja masing-masing.
- 14 kali dilihat