Sleman, 7 Mei 2025 – Kondisi perekonomian global saat ini masih serba tak menentu dan dipenuhi ketidakpastian yang turut memengaruhi Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87% yoy pada triwulan I tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting untuk menjaga perekonomian nasional maupun regional. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 5%, tepatnya 5,11% yoy.
Realisasi Belanja Negara di DIY pada akhir bulan Maret 2025 mencapai Rp4,66 triliun yang didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp1,89 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) Rp2,77 triliun. Di dalam Belanja TKD, terdapat pertumbuhan kinerja penyaluran sebesar 4,74% yang ditopang oleh kenaikan realisasi penyaluran pada DAU dan DAK Non Fisik serta adanya penyaluran dana insentif fiskal.
Dari sektor Pendapatan Negara, kinerja Penerimaan Pajak secara month to month mengalami pertumbuhan hingga 38% sampai dengan akhir Maret 2025. Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan 6,11%. Pertumbuhan PNBP ditopang oleh kenaikan Pendapatan Badan layanan Umum (BLU) yang berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan. Meski demikian, kenaikan tersebut belum mampu mendongkrak pendapatan negara secara keseluruhan.
Sementara itu, manfaat langsung Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang dapat dirasakan oleh masyarakat DIY berupa Bantuan Sosial antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terealisasi Rp191,97 miliar untuk 319.945 peserta; Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi Rp143,28 miliar untuk 185.140 peserta; dan Yatim Atensi (YAPI) terealisasi Rp13,87 miliar untuk 20.808 peserta. Bantuan Pendidikan antara lain Progam Penerima BOS (Kemenag) yang teralisasi Rp360 juta untuk 368 penerima. Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah teralisasi Rp1,026 triliun untuk 20.543 debitur. Penyaluran tertinggi KUR terdapat pada Kabupaten Sleman sebesar Rp340,96 miliar yang disalurkan kepada 6.069 debitur. Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor terbanyak yang menerima penyaluran yaitu mencapai Rp395,38 miliar dan telah disalurkan kepada 7.044 debitur.
APBN tahun 2025 juga memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY sesuai arah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, antara lain melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prioritas peningkatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, penurunan prevelensi stunting serta penguatan daya saing dan usaha.
Untuk sektor Ketahanan Pangan, alokasi belanja pemerintah melalui BPP sebesar Rp73,45 miliar; dari TKD berupa alokasi DAK Non Fisik Rp14,79 miliar; dan Dana Desa dengan alokasi Rp116,53 miliar. Alokasi BPP dari pemerintah untuk infrastruktur mencapai Rp1,47 triliun dan dukungan dari TKD berupa DAK Fisik melalui Infrastruktur Publik Daerah Rp177,63 miliar.
Untuk Bidang Kesehatan, dukungan pemerintah melalui BPP teralokasi Rp1,53 triliun; dari TKD berupa DAU Bidang Kesehatan dengan alokasi Rp112,79 miliar; DAK Fisik Bidang Kesehatan Rp78,25 miliar; dan DAK Non Fisik dengan alokasi Rp162,02 miliar. Sedangkan dukungan BPP untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp775,57 miliar serta dukungan melalui TKD dengan rincian DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp242,25 miliar; DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp68,00 miliar; dan DAK Non Fisik Rp1,78 triliun.
Pemerintah juga memberikan dukungan dalam pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan serta penurunan prevalensi stunting. Dukungan untuk pengendalian inflasi dialokasikan pemerintah pada BPP sebesar Rp6,33 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp177,63 miliar. Sedangkan dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pemerintah mengalokasikan melalui BPP sebesar Rp3,28 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp385,69 miliar.
Terkait penanggulangan kemiskinan, pemerintah memberikan dukungan penghapusan kemiskinan dengan mengalokasikan Rp25,39 miliar melalui BPP dan pendukung penghapusan kemiskinan melaui TKD DAK Fisik Rp31,37 miliar; DAK Non Fisik Rp14,79 miliar serta Dana Desa Rp36,11 miliar. Dukungan terhadap upaya penurunan prevelensi stunting melalui BPP Rp3,33 miliar; TKD DAK Fisik Rp40,29 miliar, DAK Non Fisik Rp243,43 miliar; dan Dana Desa Rp86,64 miliar.
Kinerja APBN hingga tanggal 31 Maret 2025 tetap solid dan terjaga. Realisasi Belanja Negara tetap on track dan APBN menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian. APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200.
- 6 kali dilihat