Edukasi Perpajakan Bersama Bendahara OPD Kota Gunungsitoli

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga bersama dengan Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli mengadakan kegiatan edukasi perpajakan pada hari Rabu, 1 Agustus 2021 pukul 14.00 - 17.00 WIB. Edukasi perpajakan ini akan diikuti oleh seluruh Bendahara Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gunungsitoli. Kegiatan akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan edukasi ini merupakan program penyuluhan gabungan bersama seluruh Bendahara Instansi OPD di wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara II.

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

Edukasi Perpajakan Bersama Bendahara OPD Kota Pematangsiantar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara II bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar mengadakan kegiatan edukasi perpajakan pada hari Rabu, 1 Agustus 2021 pukul 09.00 - 12.00 WIB. Edukasi perpajakan ini akan diikuti oleh seluruh Bendahara Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar. Kegiatan akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan edukasi ini merupakan program penyuluhan gabungan bersama seluruh Bendahara Instansi OPD di wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara II.

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 21 SEPTEMBER 2021

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Berlangganan