ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Baca lebih lanjut tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK1272 kali dilihat
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN127 kali dilihat
PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE Baca lebih lanjut tentang PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE564 kali dilihat
BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Baca lebih lanjut tentang BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN442 kali dilihat
BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Baca lebih lanjut tentang BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK222 kali dilihat
PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Baca lebih lanjut tentang PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK248 kali dilihat
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Baca lebih lanjut tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK1971 kali dilihat
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA PERHOTELAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Baca lebih lanjut tentang KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA PERHOTELAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI256 kali dilihat
PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL Baca lebih lanjut tentang PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL59 kali dilihat
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN48 kali dilihat
