
Tim Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Timur yang diwakili oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) melakukan sita terhadap aset tanah yang dimiliki oleh wajib pajak (Rabu, 8/2). Aset tanah yang merupakan tanah kosongan tersebut merupakan milik PT YU yang berlokasi di daerah Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan penyitaan dilakukan dalam rangka tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh JSPN agar wajib pajak melunasi utang pajaknya senilai Rp 7,448,804,198.00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Tindakan penagihan aktif lainnya seperti pemberitahuan surat teguran hingga surat paksa telah dilakukan, namun wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya.
“Kami telah melakukan serangkaian tindakan penagihan seperti mengimbau wajib pajak, menerbitkan surat teguran, hingga surat paksa, namun wajib pajak tidak memiliki itikad untuk melunasi utang pajaknya. Maka dari itu, kami lakukan penyitaan terhadap aset wajib pajak berupa tanah ini” tutur Ester, salah satu Juru Sita KPP Madya Dua Jakarta Timur. Beliau menambahkan jika dalam waktu 14 hari wajib pajak masih belum bisa melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan pelelangan terhadap objek sita tersebut.
Dalam melakukan tindakan penyitaan ini, Tim Penagihan KPP Madya Dua Jakarta Timur bekerja sama dengan Tim Penagihan KPP Pratama Ciawi, dikarenakan objek sita berada di wilayah Cigombong, Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah kerja KPP Pratama Ciawi. Hal ini dilakukan dalam bentuk sinergi antar unit vertikal di Direktorat Jenderal Pajak.
Ditemui di lokasi objek penyitaan, penanggung pajak atas PT YU bersikap kooperatif dengan petugas lapangan. Penanggung pajak berkenan untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita di lokasi penyitaan disaksikan oleh petugas terkait.
Kegiatan penyitaan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara menguasai barang milik Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Kepala KPP Madya Dua Jakarta Timur mengharapkan kepada seluruh wajib pajak dapat mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar terhindar dari sanksi dan denda perpajakan.
Pewarta: Dwi Aprilyanto |
Kontributor Foto: Ferry Afarozi |
Editor: Arif Miftahur Rozaq |
- 28 kali dilihat