PN Jaksel Vonis Bersalah Terdakwa Penggelapan Pajak dan TPPU

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama RUDI KUSMANTO terkait perkara nomor 851/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL di ruang sidang PN Jaksel (Senin, 13/3).

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaksel yang diketuai oleh Hendra Yuristiawan menyatakan:

1. Terdakwa RUDI KUSMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagai wakil dari wajib pajak yang menyuruh melakukan tindak pidana di bidang perpajakan  yang dilakukan secara berlanjut serta dengan sengaja membelanjakan dan membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp10 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp53,8 miliar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama enam bulan.

Selama proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penuntutan, hingga persidangan, terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghindari pemidanaan dengan melunasi jumlah pokok pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, namun tidak dimanfaatkan oleh terdakwa.

Adanya vonis bersalah yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan dan TPPU ini juga merupakan wujud nyata komitmen DJP dalam mendukung keanggotaan penuh Indonesia dalam Financial Action Task Force.

Melalui sinergi yang baik dengan seluruh elemen aparat penegak hukum, DJP akan terus konsisten dalam menindak tegas para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan.