
Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka berinisial GW alias P beserta barang bukti (Tahap II) tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan (Tangsel), Banten (Selasa, 19/4).
Kegiatan Tahap II diawali dengan pemeriksaan kesehatan serta tes cepat antigen terhadap tersangka GW yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum memeriksa kelengkapan berkas Tahap II beserta barang bukti dengan disaksikan oleh penyidik DJP, pihak Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta pihak Kejari Tangsel.
Usai penandatanganan Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti, tersangka GW langsung diboyong ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II Tangerang untuk ditahan hingga proses persidangan.
Selama tahun 2010 sampai dengan 2014, GW alias P diduga kuat telah menempatkan dana hasil tindak pidana perpajakan dengan cara memerintahkan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk menyetorkan dana ke rekening atas nama dirinya sebesar Rp7,18 miliar. Selain itu, ia juga diduga telah mentransfer dana hasil tindak pidana perpajakan dengan cara memindahkan uang atas nama dirinya di bank yang sama maupun ke bank yang lain, serta memindahkan uang dari rekening miliknya ke rekening pihak ketiga. Ia juga diduga telah membelanjakan dana hasil tindak pidana perpajakan melalui pembelian aset berupa rumah senilai Rp 3,49 miliar. Hal-hal tersebut diduga kuat dilakukan oleh GW untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya.
Atas perbuatannya, GW dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal dua puluh tahun serta denda maksimal Rp10 miliar.
DJP akan semakin gencar melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilapis dengan penyidikan TPPU demi mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
- 57 kali dilihat